Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no 4 tahun 2017 pasal 1 ayat 2 tentang perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu merumuskan alur dalam sistem pelayanan dan penanganan bagi setiap Anak Berkebutuhan Khusus agar dapat dilakukan secara berkesinambungan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang.
Dalam sambutannya Ketua Tim Penggerak PKK menyampaikan bahwa keikutsertaan berbagai pihak, sangat dibutuhkan untuk menjalankan alur pelayanan ini, mulai dari tingkat keluarga, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Puskesmas, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga ke Rumah Sakit Umum Daerah.
"Semua pihak harus saling bekerja sama untuk keberlangsungan pelayanan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus, kita juga harus menjemput bola bergerak cepat dan kami juga akan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas dari para relawan yang ada di setiap PKBM yang ada",ungkap Ketua TP PKK Deli Serdang.
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang Ny Hj Sri Pepeni M Ali Yusuf Siregar, Ketua Dharma Wanita Persatuan Ny Hj Boya Timur Tumanggor, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk KB Era Permata Sari SH, MM, Kepala Dinas Sosial Rudi Akmal Tambunan ST, Kepala Dinas Pendidikan Yudy Hilmawan SE, MM, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. H Misran Sihaloho, M.Si, Kader PKK Kabupaten, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, dan para relawan dari seluruh PKBM di Kabupaten Deli Serdang.(Rom)
