Kehadiran puluhan perwakilan pedagang tersebut langsung disambut Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon SH dan Ketua Komisi 1, M.Irwan SP didampingi Salbiah, Muhammad Saman dan Sugiono anggota DPRK TamiaTamiang.
Pada pertemuan tersebut, salah seorang pedagang ikan pasar kota Kualasimpang, Iriansyah menyampaikan, bahwa mereka sebagai pedagang ikan sama sekali tidak mendapatkan bantuan UMKM.
Bahkan soal bantuan UMKM tersebut jika ditanyakan kepada Datok Penghulu (Kepala Desa), sama sekali mereka tidak mendapat jawaban.
Oleh karena itu, kami para pedagang mengadukan permasalahan tersebut kepada DPRK Aceh Tamiang agar mendapatkan solusi terhadap bantuan UMKM dimaksud. “ sebutnya.
Bahkan pedagang ikan di pasar kota Kualasimpang juga ada kelompok pedagangnya dan jelas usahanya, namun tidak juga mendapat bantuan UMKM,” tegas Iriansyah.
Sejak tahun 1965 lalu saya telah berdagang di pasar pagi Kualasimpang, namun ketika ada bantuan, saya dan para pedagang lainnya tidak mendapatkan, kesalnya.
Menanggapi keluhan para pedagang tersebut, Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon,SH, menyatakan secara tegas kepada Komisi 1 DPRK setempat untuk segera memanggil Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Aceh Tamiang berserta pihak-pihak terkait untuk meminta penjelasan tentang penyaluran batuan UMKM dimaksud.
“ Termasuk juga pihak bank – bank yang menyalurkan bantuan tersebut, sehingga dapat diketahui duduk persoalannya.
Terkait penyaluran dana bantuan UMKM, Fadlon SH juga meminta Komisi 1 dan Komisi 2 DPRK Aceh Tamiang supaya dapat melakukan peninjauan lapangan untuk bisa memperoleh data secara langsung apakah bantuan itu benar – benar diterima oleh warga sesuai prosedur yang telah ditetapkan, tegasnya.
Begitu pula disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPRK Aceh Tamiang, Salbiah mengatakan, persoalan itu pernah ditanyakan ke Disperindagkop Aceh Tamiang, dan pada Senin kemarin, pihaknya baru menerima berkas tentang proses penyaluran bantuan UMKM ini.
“ Informasi yang diterima dari Dinas Koperindag Aceh Tamiang, bahwa kuota Aceh Tamiang hanya 2050 UMKM, sedangkan usulan yang telah masuk mencapai 4410 UMKM,” pihaknya juga akan melakukan peninjauan ke lapangan, tegas Salbiah.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi 1 DPRK Aceh Tamiang, M.Irwan, SP menyatakan, bahwa pihaknya bersepakat dengan Komisi 2, untuk melakukan pemanggilan terhadap Kadis Perindagkop serta pihak – pihak terkait lainnya, di rencanakan pada Kamis (24/9) akan dilakukan pemanggilan, sembari mengharapkan beberapa orang perwakilan bisa hadir untuk mendengarkan langsung penjelasannya.
Setelah mendengarkan penjelasan Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon SH dan anggota Dewan lainnya, puluhan pedagang yang mengadukan halnya ke DPRK Aceh Tamiang meninggalkan ruangan kerja Komisi 1 DPRK Aceh Tamiang dan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya.(pakar).
