Dasar hukum bagi pemerintah Desa dalam Acuan Penetapan Penerima BLT Dana Desa adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pangulu Buntu Bayu Lumuntar Saragi, kepada Awak Media FIKSUM, saat penyerahan BLT Dana Desa yang laksanakan di Kantor Pangulu Buntu Bayu, Kec. Hatonduhan . Kamis (16/07/2020)
yang di awasi Camat Hatonduhan Drs Zocson Silalahi MPD, Pendamping Kecamatan, Babinsa Sertu TA Napitupulu, Babainkamtibmas Aiptu RH Sianturi, Kapos Hatonduhan Aiptu RB Silitongah juga Satpol PP.
Menurut Pangulu Buntu Bayu, "Kita mengacu pada Permendes PDTT Nomor 6, relawan dan BPD yang turun dari rumah ke rumah untuk mendata, mengedepankan pemenuhan terhadap minimal sembilan dari 14 kriteria yang ditetapkan dalam Permendes tersebut, diakomodir sebagai penerima BLT Dana Desa. Sementara yang hanya memenuhi delapan kriteria ke bawah tidak diakomodir.
Dari pendataan yang dilakukan hanya 116 KK yang memenuhi sembilan sampai 14 kriteria tersebut dan setelah musyawarah yang dilakukan di desa, telah dikirim ke kecamatan untuk ditetapkan oleh Camat Hatonduhan.
“Kami transparan dalam penentuan KK penerima karena dalam pendataan di lapangan, relawan dan BPD menjelaskan secara rinci kepada warga yang hanya memenuhi delapan kriteria ke bawah tidak diakomodir karena aturan,” kata Pangulu Lumuntar Saragi.
Penjelasan Pangulu Buntu Bayu di perkuat oleh Sekdesnya, Dia menjelaskan, penerima BLT adalah KK miskin di luar penerima bantuan Program PKH dan Kartu Sembako (BNPT), ASN, tenaga kontrak daerah, dan yang berpenghasilan di atas Rp 600 ribu per bulan.
Sekdes Buntu Bayu T. Tampubolon, menjelaskan, dari 116 KK di luar penerima bantuan sosial dan berpenghasilan di atas Rp 600 ribu per bulan, hanya 116 KK yang menerima BLT Dana Desa.
Sementara masih sekitar puluanan KK yang karena pemberlakuan 14 kriteria tidak memperoleh BLT Dana Desa tersebut, walaupun kondisinya terdampak Covid-19 juga.
Sekdes Buntu Bayu mengatakan penetapan 116 KK penrima BLT Dana Desa tersebut telah melalui pendataan door to door secara cermat yang dilakukan oleh relawan dan BPD, dan telah melalui musyawarah di desa. Katanya.
Salah satu warga L. br Siahaan (73), warga Desa Buntu Bayu yang berprofesi sebagai petani mengatakan, ia tidak mendapatkan bantuan sosial PKH maupun Kartu Sembako. Sehingga, dirinya merasakan senang karena pemerintah memberi perhatian bagi warga miskin yang terdampak Covid-19.
Hal senada di sampaikan Warga Desa Buntu Bayu lainnya K. Sitorus (69), yang berprofesi sebagai penjual keliling, mengatakan, sangat berterima kasih kepada Tuhan, atas perhatian Pemerintah Desa Buntu Bayu beserta aparatnya yang memberikan perhatian bagi warga miskin yang terdampak Covid-19.
“Akibat Covid-19 ini kami tidak bisa bepergian jauh atau keluar rumah, sehingga dengan BLT ini kami bisa membeli makanan selama pandemi Corona berlangsung,” katanya. (SA)
