Besok DPRK Bener Meriah Lakukan Pansus, ABuYA - BM Beri Apresiasi

harianfikiransumut.com-
Bener Meriah : Puluhan Massa yang tergabung dalam aliansi itu, meminta ketegasan dari pimpinan dewan sebagai lembaga pengawasan yang independen serta berintegritas.

Mereka menuntut apa yang telah mereka (ABuYA-BM-red) sampaikan kepada pimpinan dewan dan anggota dewan legislatif lainnya. Kala itu, Jumat 12 Juni 2020 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, saat penandatanganan surat petisi itu dilakukan.

Aliansi masyarakat itu mendesak DPRK Bener Meriah untuk menggunakan hak Interpelasi (meminta keterangan) terhadap pemerintah daerah, agar mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah selama ini.

Sehingga menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat termasuk tuntutan Pansus oleh pihak legislatif pada taman harmoni dan lain sebagainya. Alhasil, Pansus tersebutpun dilakukan oleh pihak legislatif.

Mukhlis AB selaku penanggung jawab Aliansi Bersama Untuk Rakyat Bener Meriah (ABuYA-BM), memberi apresiasi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, yang akan melakukan Pansus ke Taman Harmoni esok, pada hari Senin Tanggal 22 Juni 2020, katanya.

"Saya dan rekan-rekan ABuYA-BM sangat mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Wakil Rakyat di Negeri penghasil Kopi Arabika ini," sebut Mukhlis, Minggu sore (21/6).

Kendati demikian lanjutnya, Pansus ini adalah salah satu tindak lanjut tuntutan ABuYA-BM, makanya ini akan kita kawal hingga tuntas. Karena jelas-jelas tuntutan kita meminta DPRK membentuk Tim Pansus, dan ini sudah dibentuk, maka kita akan kawal hingga akhir, ungkap Mukhlis AB.

Dirinya menambahkan jika sudah melakukan Pansus ke Taman Harmoni, diharapkan Tim Pansus tersebut jangan main-main, karena ini menyangkut kepercayaan publik kepada lembaga terhormat itu, ujarnya.

Sementara 10 poin tuntutan Aliansi masyarakat itu, diantaranya meminta Bupati merealisasikan janji-janjinya pada saat kampanye pemilu pada tahun 2017.

"Bahwa kami dari Aliansi tetap menunggu DPRK menghadirkan Bupati untuk mempertanggung jawabkan kebijakan, dan pernyataan mundurnya, kata Mukhlis AB dengan nada tegas. (Das)
Komentar

Berita Terkini