Di acara Rakornas itu, Atika hadir mengenakan kemeja batik, ulos batak, dan hijab warna putih. Dia hadir bersama Inspektur Kabupaten Madina Rahmat dan sejumlah pegawai Inspektorat Madina. Atika duduk satu meja dengan sejumlah kepala daerah lainnya.
Dalam Rakornas itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Arief S. Trinugroho mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut berhasil meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sejak tahun 2019, Pemprov Sumut berhasil meningkatkan 24 indikator tata kelola pemerintahan dan meraih berbagai penghargaan atas capaian tersebut. Bahkan, beberapa peningkatan indikator tersebut berada peringkat 10 besar nasional.
“Beberapa di antaranya mencapai peringkat 10 sampai 3 nasional seperti strategi nasional pencegahan korupsi tahun 2022 peringkat 3, kepatuhan pelayanan publik peringkat 5, LPPD peringkat 7, LKPD WTP 9 kali berturut-turut, kualitas pelayanan publik zona hijau dan angka partisipasi sekolah peringkat 9,” kata Arief.
Salah satu cara yang diambil Pemprov Sumut untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah memperkuat peran inspektorat secara anggaran, sarana, dan standarisasi. Inspektorat Sumut kini memiliki 111 auditor dan pengawasan, meningkatkan 140% tunjangan pejabat fungsional dan pejabat pelaksana 50% lebih tinggi dari kelas jabatan yang sama.
“Lima tahun terakhir Pemprov Sumut melakukan penguatan inspektorat sebagai pendamping gubernur. Pembinaan dan pengawasan (Binwas) telah mencapai level 3 untuk maturitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), kapabilitas APIP, indeks efektivitas pengendalian korupsi dan penerapan manajemen risiko. Kita akan terus tingkatkan untuk mewujudkan clean and good governance,” kata Arief.
Sementara Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri) Komjen Pol. Tomsi Tohir mengatakan pentingnya penguatan APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) di daerah. Sehingga, tata kelola pemerintah lebih baik dan mencegah terjadinya korupsi.
“Penguatan APIP dan APH itu penting, memang sulitnya terkadang kalau tegas malah kemungkinan diganti pimpinan. Tidak tegas tata kelola pemerintah jadi tidak bagus, tetapi seperti itulah tugas APIP dan APH. Karena kita berbuat yang benar, yakinlah Tuhan akan melindungi kita,” kata Tomsi.
Rakornas itu juga dihadiri Irjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Tornanda Syaifullah, Pj. Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, Pj. Gubernur Bangka Belitung Suganda, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Zudan, dan Forkopimda Sumut.
Hadir juga Pj. Bupati/Walikota se-Indonesia, Inspektorat Pemprov, Pemkab/Pemkot se-Indonesia, dan OPD terkait.(Rahman nasution).
