PTSL merupakan program yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menanggapi persoalan mengenai sengeketa lahan. PTSL ini juga telah diatur dalam Keputusan Presiden No.2 Tahun 2018.
Pembagian sertifikat Kepada 358 Pemilik merupakan penyaluran perdana , tentu sangat dinantikan oleh warga masyarakat desa ngorit karena dengan adanya pembagian sertifikat ini dapat membuktikan bahwa mereka memiliki bukti kepemilikan tanah secara sah. ini membuktikan bahwa Pemerintah Desa Ngorit telah melaksanakan kewajiban Pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum warga Indonesia terutama bagi warga Desa Ngorit sendiri.
Welison, selaku kepala Desa Ngorit menekankan keberadaan sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah sangatlah penting dan juga dapat meminimalisir konflik sengketa lahan yang selama ini kerap terjadi.
“Kalau sudah memiliki sertifikat ,masyarakat akan aman semuanya.tidak ada lagi komplik, sengketa tanah karena pemegangnya sudah jelas semuanya,” ujarnya.
Tentunya, di momen yang dinantikan ini telah dihadiri oleh Badan Pemerintah Desa (BPD) Lembaga Adat dan tokoh masyarakat Desa ngorit “"puji syukur, pada hari ini Senin" Pemerintah Desa ngorit bersama BPD dan lembaga adat bisa menyalurkan sertifikat program PTSL kepada para penerima. yakni dengan jumlah 358 penerima. Harapannya dengan adanya penyaluran sertifikat PTSL, bisa meningkatkan taraf ekonomi khususnya di Desa ngorit," tutur Welison. (yurin)
