Fakultas Ekonomi USK dan PWI Dukung Program POLA PERCAYA SIPD

harianfikiransumut.com | Aceh Tamiang – Fakultas Ekonomi (Fekon) Universitas Syiah Kuala (USK) Aceh dan PWI Kabupaten Aceh Tamiang dukung program Pojok Layananan Perencanaan Terpercaya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau disingkat (POLA PERCAYA SIPD).

Program tersebut digagas Muhammad Yani, S. Si, M.Si. Sekretaris Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Sebagai model penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS).

“Tentunya program ini akan mempermudah kerja Satuan Perangkar Kerja Kabupaten (SKPK) baik dalam penyusunan anggaran dan rencana kerja khususnya di masing-masing SKPK di Kabupaten Aceh Tamiang,” jelas Yani [sapaan akrab Muhammad Yani] pada harianfikiransumut.com. Rabu, 30 November 2022 via Aplikasi WhatsApp. 

Dolatakan Yani, program baru tersebut merupakan sebuah gagasan pojok  informasi yang  akan membantu dan melayani usulan – usulan aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan terhimpun menjadi pokok – pokok pikiran DPRK.

Kata Yani, keunggulan POLA PERCAYA  SIPD sudah terintegrasi dengan aplikasi SIPD Nasional yang menjadi tools utama penyusunan RKPD, KUA PPAS dan APBK, sehingga secara elektronik seluruh informasi dapat diakses dan diketahui hasilnya kapan dan dimana saja berada. 

POLA PERCAYA SIPD dalam memberikan jasa  konsultasi, koordinasi pengajuan pokok – pokok pikiran DPRK akan dilayani petugas secara profesional, sehingga program, kegiatan dan subkegiatan yang diajukan dapat terlayani dengan baik dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang dicita- citakan bersama. 

“Penerapan POLA PERCAYA SIPD  ini telah mendapatkan dukungan penuh secara tertulis  dari pimpinan eksekutif, legislatif, akademisi, pemerintah desa, dunia usaha, ormas, LSM Nasional dan Internasional, Kemendagri,  dan Organisasi Kewartawanan,” Jelasnya. 

POLA PERCAYA SIPD ini diyakini akan berkontribusi dan  memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan  daerah  melalui penguatan data dan  informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga outcome, impact dan benefitnya dapat dirasakan masyarakat.