harianfikiransumut.com | Medan : Dalam rangka percepatan, ketepatan kegiatan dan penyerapan anggaran belanja daerah Kab/Kota se Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2022, yang dihadiri Forkopimda Provinsi Sumut dan Kab/Kota se Sumatera Utara. Selasa, (31/5) di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention.
Wakil Bupati Labuhanbatu Utara H. Samsul Tanjung, S.T, M.H turut hadir langsung mengikuti rapat koordinasi percepatan realisasi APBD tahun 2022 itu, rapat dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dengan memukul gong yang juga disaksikan oleh Wakil Gubenur Sumut Musa Rajekshah, S.Sos., M.Hum,
Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Pangdam 1/BB Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, S.E., M.Si, Kajati Sumut Idianto, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumut Eydu Oktain Panjaitan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumut Kwinhatmaka.
Rakor dimaksud digelar dalam rangka percepatan, ketepatan kegiatan, dan penyerapan anggaran daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) no 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel
Rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Sumatera Utara H.Edy Rahmayadi itu diikuti Wakil Gubernur Sumatera Utara H.Musa Rajekshah, Pangdam I/BB, Kapolda Sumatera Utara, Kajatisu, Kepala Perwakilan BPK-RI, Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Utara,Unsur Forkopimda Provinsi Sumatera dan Unsur Forkopimda Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara.
Gubernur Sumatera Utara H.Edy Rahmayadi didalam pidatonya memaparkan terkait perkembangan capaian WTP, WDP dan TMP yang menjadi kendala pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur, dimana dalam hal ini Gubsu meminta kepada Kapolda dan Kajati untuk melakukan pengawasan terhadap kebenaran capaian tersebut.
Gubsu menegaskan seluruh pimpinan daerah untuk berusaha lepas dari WDP sesuai dengan prosedur, Gubsu memohon kepada Kapolres dan kajari untuk betul-betul melakukan pengawasan agar Sumatera Utara bersih dari WDP, dan pejabat nya jauh dari nilai-nilai KKN.
Diakhir bimbingan dan arahannya Gubernur Sumatera Utara menghimbau seluruh pejabat yang ada untuk menjauhkan diri dari KKN agar pertumbuhan ekonomi dan penyerapan anggaran di sumatera Utara menjadi lebih baik.
Sebelumnya Ketua panitia penyelenggara Pangdam I/BB Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi wahana sebagai peningkatan pengetahuan dengan tujuan untuk memperlancar proses pelancaran percepatan realisasi APBD Sumatera Utara
Dengan harapan pelaksanaan tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan. “Rapat koordinasi ini laksanakan sebagai bentuk untuk dukungan agar seluruh pelaksanaan kegiatan program kerja dan anggaran tidak ada temuan oleh pemeriksa, baik dari internal maupun eksternal
Dirinya berharap seluruh peserta yang hadir untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan dilandasi dengan ketulusan, kemudian dapat saling tukar informasi guna mengatasi kendala yang ada di lapangan.
Rangkaian kegiatan tersebut diisi dengan diskusi dan penyampaian strategi penyerapan anggaran oleh narasumber Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut Irjen Pol R.Z Panca Putra, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, Idianto SH.MH, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan, dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut Kwinhatmaka. ( Liem )
