harianfikiransumut.com | Lamsel- Tim Pendamping Keluarga (TPK) Bergerak dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lampung Selatan, mengikuti Apel Siaga secara virtual dari Aula Rajabasa, Setdakab setempat, Kamis (12/5/2022).
Hadir dari Kabupaten Lampung Selatan, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lampung Selatan, Hj. Winarni Nanang Ermanto, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Eka Riantinawati, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta perwakilan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
Adapun acara yang dipusatkan di Alun-alun Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat ini, turut dihadiri oleh Kepala BKKBN RI Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), Gubernur Provinsi Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil, ST., M.Ud, Bupati Kabupaten Subang H. Ruhimat, S. Pd., M.Si. beserta Wakil Agus Maskur Rosyadi, S.Si.
Pada kesempatan itu, turut dilaksanakan juga pernyataan ikrar komitemen Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penurunan stunting secara simbolis oleh Bupati Kabupaten Subang H. Ruhimat, S. Pd., M.Si. Kemudian, pembacaan pernyataan ikrar dilanjutkan oleh Pemerintahan tingkat Kecamatan dan Kantor Urusan Agama dan Tim TPK di seluruh Kabupaten/Kota Se-Indonesia.
Deputi ADPIN BKKBN Drs. Sukaryo Teguh Santoso mengungkapkan, M.Pd., mengungkapkan, tujuan dari Apel Siaga ini adalah guna meningkatkan komitmen TPK dalam sebuah gerakan pendamping keluarga, sebagai upaya dalam percepatan penurunan angka stunting di Indonesia.
“Apel siaga bertema Apel Siaga TPK Bergerak Untuk menumbuhkan semangat kepada pendamping dalam melakukan pendampingan kepada keluarga dan calon pengantin secara masif. Mereka sudah siap memberikan informasi untuk mencegah lahirnya stunting baru,” ujarnya.
Lebih lanjut Santoso mengungkapkan, Apel Siaga TPK Bergerak yang digelar secara hybrid ini juga merupakan momentum, dimulainya Kick Off kegiatan verifikasi dan validasi data keluarga beresiko stunting secara serentak diseluruh Provinsi se-Indonesia.
Sementara, Kepala Staf Kepresidenan Jendral (Purn) Moeldoko menuturkan, program anti stunting merupakan program Nasional yang harus dikawal dalam pelaksanaannya, strategi yang dijalankan saat ini dalam rangka penuntasan stunting dirasa dapat sesuai dengan target presiden yakni 14% pada tahun 2024 bisa tercapai.”Saya akan tunjukan kepada dunia, ada 600 ribu aktor utama tim pendampingan keluarga dalam rangka anti stunting dengan 600 ribu itu jumlah yang tidak sedikit mereka diantaranya adalah Bidan, Tim Penggerak PKK dan Kader KB,” tuturnya.
Dikesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Drg. Agus Suprapto, M.Kes menambahkan, didesa adalah subjek utama dalam menyukseskan program penurunan stunting, maka diharapkan tim pendamping keluarga yang merupakan motor dan merupakan aktor-aktor penting yang harus bergerak untuk bisa menyelesaikan masalah stunting di Indonesia untuk mencapai Indonesia bebas stunting Tahun 2024.
“Melalui penguatan dan pemberdayaan tim pendamping desa dan kelurahan sebagai ujung tombak penurunan stunting, saya mengharapkan kepada pemerintah kabupaten/kita untuk terus melakukan penguatan kelembagaan TPPS yang telah dibentuk membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas tim pendamping keluarga melalui dukungan sarana dan prasarana dan pembiayaan kegiatan,”pungkasnya.(Suradi).
