Menanggapi Maraknya Judi Togel Di Langkat, Anggota DPRD Sumut Meminta Polda Sumut Turun Tangan

harianfikiransumut.com : Langkat - Aparat Kepolisan Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) diminta ‘turun tangan’ membasmi aksi judi togel,Jackpot dan judi tembak ikan yang hingga kini semakin marak di  Kabupaten Langkat, Sumut.

Demikian ditegas Anggota DPRD Sumut Dapil Langkat- Binjai dari Fraksi PKS Hendro Susanto saat berkunjung kerumah Pemred harianfikiransumut.com di Padang Tualang, Sabtu (28/5).

Kepada Pemred harianfikiransumut.com, Henro  menuturkan, sepertinya para pelaku judi tebak nomor yang dikenal dengan judi togel, judi Jackpot dan tembak ikan itu, sudah kebal hukum.

Padahal aparat penegak hukum di Polsek Pangkalan Berandan tidak sulit untuk membasmi aksi judi, khususnya judi togel.

Persoalannya, Polres Langkat beserta polsek P.Beandan jajarannya tidak sungguh-sungguh berniat untuk membasmi aksi judi togel,Jackpot dan tembak ikan, yang kesemuanya itu diduga sudah ada konspirasi dengan menerima ‘upeti’ dari bandar judi.

Anehnya, pihak berwajib di wilayah hukum Polres Langkat itu, terkesan ‘tutup mata dan telinga’.

Anggota DPRD Sumut Hedro Susanto meminta Kapolres Langkat untuk mencopot Kapolsek Berandan  AKP Bram Chandra SH MH, yang dinilai tak mampu memberantas dan menangkap para perlaku judi serta menindak tegas para oknum berwajib yang melakukan pungli atas aksi judi itu.

Seperti diketahui, ‘judi‘ adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan yang dapat merusak generasi muda.

Dampak dari perjudian itu sudah sangat terlihat jelas dan disadari yakni menurunnya etos kerja bagi pelaku perjudian dengan kata lain malas untuk bekerja.

Selain itu, judi juga dapat berdampak dengan timbulnya kriminalitas lain yang diakibatkan dari kegiatan perjudian seperti mencuri untuk mendapatkan uang.

Karena itu, praktik perjudian sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya dalam Pasal 303 ayat (1) KUHPidana dijelaskan, pelaku perjudian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp25 juta, ujarnya.(red).
Komentar

Berita Terkini