harianfikiransumut.com|madina-Serikat Mahasiswa Peduli Mandailing Natal (SMP MADINA ) menggelar aksi unjuk rasa di kantor kejaksaan negeri Mandailing Natal dan kantor Pertanian Kabupaten Mandailing Natal, Jum'at (20/5/2022).
Serikat Mahasiswa Peduli Mandailing Natal meminta kadis Pertanian kabupaten Mandailing Natal meminta untuk turun dari jabatannya serta mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan penyelewengan kekuasaan dan terlibat korupsi.
Kordinator aksi Musammir Lubis menyampaikan dalam orasinya mendesak kejaksaksaan negeri Madina agar segera memproses dugaan korupsi kadis pertanian
"Kami sangat berharap Kadis Pertanian di proses secepatnya oleh pihak kejaksaan negeri madina atas dugaan kami terhadap kadis pertanian yang telah melakukan penyelewengan kekuasan dan membuang - buang anggaran dari bantuan pengadaan sumur bor di beberapa kecamatan di kabupaten Mandailing Natal.
Selanjutnya pembagian bantuan sumur bor pada 25 kelompok tani dengan anggaran Rp. 32 juta lebih, perkelompok tani yang secara keseluruhan berkisar Rp. 800 juta.
Kasi BB kejaksaan negeri Madina H.Manurung yang menerima aksi meminta waktu dalam menyampaikan ke pihak yang membidangi kasus ini agar secepatnya di proses.
"Kami sudah bisa fahami tuntutan adek-adek mahasiswa terkait tuntutannya dan berikan kami kesempatan untuk menindak lanjuti tuntutan dari adek - adek mahasiswa seterusnya lebih jelasnya kami akan berikan tuntutan ini kepada pihak yang membidangi kasus ini." Pungkasnya.
Sedangkan Kadis Pertanian yang diwakili oleh Kepala Bidang Penyuluhan M.Ikhsan menyampaikan akan segera meneruskan tuntutan yang disampaikan kepada bapak kadis pertanian.
"Tadi saya sudah ditelpon oleh bapak kadis bahwasanya adek-adek mahasiswa yang akan melakukan aksi unjuk rasa sudah sampai di kantor, berhubung bapak kadis ada tugas luar dan tuntutan adek-adek ini nanti akan saya sampaikan kepada bapak kadis" pungkasnya.
Adapun tuntutan aksi yang disampaikan oleh ketua SMP Madina Ahmad Rizal Nasution
"1. Meminta kepada Bupati Mandailing Natal mencopot dan membekukan kadis pertanian karena diduga tidak profesional dalam menjalankan tugasnya serta diduga terindikasi korupsi.
2.meminta kepada ke jaksaan negeri untuk memeriksa kepala dinas pertanian Mandailing Natal terkait dugaan korupsi anggaran bantuan sumur bor pada kelompok tani yaitu terdapat 25 kelompok dengan anggaran Rp. 32 juta lebih per kelompok tani, secara keseluruhan anggaran dana berkisar sampai Rp. 800 juta.
3.meminta kepada kepala inspektur Mandailing Natal mengaudit kembali terkait kinerja kepala dinas pertanian."
"Dan apabila tuntutan aksi yang kami sampaikan tidak direspon, maka kami akan menggelar aksi unjuk rasa jilid 2" tutupnya, (Dedi).
