Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mendengarkan langsung, keluhan para nelayan di daerah kedua pulau tersebut. Rabu (23 Febuari 22)
Dikesempatan itu, sejumlah masyarakat nelayan menyampaikan keluhannya terkait pendapattan hasil tangkapan nelayan mereka semakin berkurang dan sedikit, hal itu diakibatkan adanya kegiatan penambang pasir yang leluasa beraktifitas mengangkut pasir disekitar lokasi tempat menangkap ikan.
"Sebelumnya, dalam sehari, kami bisa menghasilkan sekitar Rp.700 hingga Rp.800 ribu per harinya. Tapi dengan adanya penambangan pasir, pendapatan kami menurun dan berkurang, " keluh Jupiter salah seorang nelayan asal Desa Titi Akar yang biasa melaut disekitar Pulau Babi dan Beting Aceh.
Selain itu, Jupiter juga berharap kepada pemerintah agar dapat memberikan bantuan berupa kapal tangkap ikan yang lebih memadai serta meminta agar aktivitas penambang pasir PT. LM segera dihentikan/ dicabut izinnya
Sementara itu, Herianto warga Desa Suka Damai yang juga seorang nelayan menyampaikan keluhannya terkait sulitnya untuk pemasaran ikan sembari berharap agar pemerintah dapat membangun pabrik es untuk penyimpanan ikan sementara. 
Ia juga menyampaikan bahwa selama ini pihak perusahaan terkait tidak pernah ada pemberitahuan dan melibatkan pemerintah desa. ” mereka masuk tidak ada pemberitahuan ke pemerintah desa setempat, tutur Haris.
Dalam kesempatan itu, Bupati Bengkalis, Kasmarni menyampaikan sebagian daerah kabupaten Bengkalis berada daerah terpencil yang serba keterbatasan sarana prasarana. Bahkan daerah tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.
”sebagian besar daerah kami yang merupakan daerah terpencil terkait sarana prasarana yang amat terbatas,”tutur Bupati.
Dihadapan Tim Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polhukam, Kasmarni juga menyampaikan program-program pemerintah terkait rencana kerja pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024.( RPJM)
”Berdasarkan rencana kerja pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 di Kabupaten Bengkalis, Kasmarni menjelaskan bahwa terdapat 5 lokasi kawasan prioritas berdekatan dengan negara tetangga yaitu, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara,”tutur nya
Terkait isu setrategis disampaikannya, ada beberapa persoalan yang kami hadapi dalam pengembangan. Dimana sebagian besar wilayah kawasan perbatasan sebagian isu tersebut peningkatan akses jalan sanitasi yang layak.
Dirnase yang berpotensi bebas banjir serta pasilitas rumah layak huni, tingginya potensi abrasi dan peredaran narkoba bahkan kebergantungangan masyarakat dengan negara Malaysia. Ujarnya.
Mendengar keluhan tersebut, Tim Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polhukam yang dikomandoi oleh Brigjen TNI Suteikno Suleman mengatakan akan segera dilaporkan dan sesegera mungkin akan dibahas di Kementerian.
"Kami datang jauh-jauh menjalankan tugas negara, ingin berdialog dan melihat secara langsung permasalahan yang dialami masyarakat Pulau Rupat. Khususnya masalah keamanan, kelestarian pulau serta menjaga ancaman yang nantinya akan kami rapatkan di Kementerian," ucap Jendral Bintang Satu itu.
Masyarakat nelayan berharap, kedatangan tim wilayah perbatasan pertahanan tata ruang dan menpolhukam membawa angin segar usai dialog, Kemudian rombongan meninjau langsung lokasi tambang pasir, yang berada di kedua pulau tersebut. (Alan).
