Hadir dalam kegiatan tersebut, Deputi Pelayanan Publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Prof. Dr. Diah Natalisa,S.E, MBA, Asisten Deputi Pelayanan Publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Noviana Andrina, Karo Rena Polda Sumut Kombes Pol. Harries Budiharto, S.IK, M.Si, Kabag RBP Polda Sumut AKBP Irwa Zaini Adib, S.IK, M.H, Walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, M.M, Kapolres Tebing Tinggi AKBP Mochamad Kunto Wibisono, S.H., S.IK, M.Si, Direktur Utama PT. Bank Sumut Rahmad Fadillah Pohan, Ketua Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI.,M.H, Mewakili Ketua DPRD Anda Yaser, Analis Kebijakan pertama Menpan RI Nanang Khoiruddin, Analis monitoring evaluasi dan Penerapan Menpan RI Ni Made Widya Premaiswari, Para Forkopimda Kota Tebing Tinggi.
Dikesempatan itu Walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, M.M, mengatakan, " Selamat datang kepada Ibu Deputi Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi (BKPM) beserta rombongan.Kami menyampaikan kepada ibu bahwa Mall Pelayanan Publik (MPP) ini di bentuk tidak luput dari intruksi dari pada ibu sekalian,
Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 telah dilakukan kegiatan Soft Launching dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pemko Tebing Tinggi dengan Peserta Mal Pelayanan Publik Kota Tebing Tinggi yang dihadiri oleh bapak Jeffrey Erlan Muller, SH,," ungkap Walikota.
Sambungnya , Kami Akan menunggu gren Launching Mall Pelayanan Publiknya saja.
Bahwa Mall Pelayanan Publik Kota Tebing Tinggi mengintegrasikan pelayanan dari 40 organisasi penyelenggara pelayanan publik.Kami sampaikan juga kepada ibu bahwa Mall Pelayan Publik ini telah mendapatkan dukungan dari semua pihak elemen instansi terkait, Sebut Walikota.
Lanjut Walikota, Mall Pelayanan Publik (MPP) yang telah di bentuk di gedung Balai Pertemuan Kartini ini sebanyak 121 pelayanan.Masih Sampai sekarang ini pengunjung yang memang proses perizinan yang dilakukan ada yang disampaikan, Bahwa Mall Pelayanan Publik ini digemari masyarakat juga Karena tempatnya mudah terjangkau berada di jalur lintas yang gampang dilalui.Bahwa keterbatasan kami di Mall Pelayanan Publik ini masih leletnya jaringan internet atau jaringan internet dan memang memerlukan dukungan dari semua instansi.
Maka dengan itu kami mohon arahan dan saran masukan dan kritik kritik terhadap apa yang diperlukan di Mall Pelayanan Publik ini, dan kepada dinas perizinan terpadu satu pintu untuk dapat mencatatnya dengan sebaik-baiknya untuk dapat menyempurnakan pada Grand Launching nantinya, paparnya.
Sementara itu Deputi Pelayanan Publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Prof. Dr. Diah Natalisa SE, MBA menyampaikan, Bahwa terbentuknya Mall pelayanan publik ini kami menyampaikan beberapa hal sebagai pembina yang tugasnya melakukan evaluasi atas kinerja penyelenggara pelayanan publik seperti yang kita ketahui bersama bahwa hingga saat ini masih ada pelayanan publik yang berjalan secara konvensional dan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahkan masih banyak hal yang perlu kita perbaiki baik dari sisi pelaksanaan pelayanannya maupun juga kualitas sumber daya manusianya. Kata Diah Natalisa.
Masih katanya, Bahwa masih adanya ditemukan pengaduan dari masyakarat yang menyatakan rumit dalam pengurusan yang berbelit-belit dan praktik diskriminasi atau mungkin juga petugas yang masih dianggap kurang profesional bekerja dengan tidak mengacu pada standar pelayanan, hal tersebut harus kita lakukan perbaikan dan juga diharapkan secara berkelanjutan terhadap produk-produk layanan agar diterima oleh masyarakat, cetus Diah Natalisa.
Lanjutnya , Apabila hal tersebut sudah berhasil diterapkan dan dilakukan secara kontinyu maka terciptanya kepuasan masyarakat, setiap pengemban Aparatul sipil negara yang sifatnya pelayanan harus memiliki orientasi yang sama yaitu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat serta membantu masyarakat menjadi wajib tertanam dalam diri setiap ASN.Penyelenggaraan pelayanan publik salah satu kebijakan yang strategis adalah penyelenggaraan pelayanan publik atau mengintegrasikan pelayanan dalam satu gedung baik yang diberikan oleh instansi-instansi dari daerah maupun BUMN, BUMD dan Swasta, terangnya.
Lebih lanjut," Saat ini di Indonesia berada pada peringkat 73 dari 189 negara tahun yang telah memdirikan Mall Pelayanan Publik," sebut Diah Natalisa.
Ditambahkannya,Kunci penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) :
a). Komitmen Kepala daerah
b). Kerjasama semua Penyekenggara pelayanan
c). Integritas Pelayanan pusat dan daerah
d). Kerja dan Kualitas : menekankan pada kualitas pelayanan secara profesionalliras, tutup Diah Natalisa.(Naz)
