DPP GRIB : Kajari Deli Serdang Diminta Segera Periksa Kades Aek Pancur, Terkait Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Jalan Milik Perkebunan

harianfikiransumut.com | Tanjung morawa-Penggunaan Dana Desa yang diduga tidak tepat sasaran telah terjadi di Desa Aek Pancur Kecamatan Tanjung morawa,Kabupaten Deli Serdang.yang terletak di Area kebon PPKS Aek Pancur, Kecamatan Tg.morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Hal Ini dikatakan Direktur Executife Gerakan Indonesia Bersih Romi Makmur Rangkuti bahwa Benar kades Aek Pancur Suyitno ada membangun proyek pembuatan jalan rabat beton, diatas lahan kebon PPKS aek Pancur yang mana kita ketahui bersama sumber dana dari pelaksanaan proyek tersebut dari APBN yang disalurkan melalui program Dana Desa (DD) tahun 2021 Sebesar Rp.150.000.000 dan digunakan sebagai sarana pembangunan infrastruktur penunjang aset pemegang perusahaan Perkebunan tersebut.

Romi Makmur Rangkuti yang pegiat Sosial dan Aktifis anti korupsi ini mengatakan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembangunan jalan rabat beton tersebut adalah dari APBN melalui program Dana Desa, dimana seharusnya Dana Desa itu digunakan untuk hal yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan desa serta yang menjadi aset desa, bukan menjadi aset pemilik Kebon tersebut. Dalam hal ini masyarakat sudah dirugikan mengingat pihak perusahaanlah yang seharusnya membangun infrastruktur Jalan di lahan di Komplek Kebon PPKS aek pancur tersebut atau desa diperkebunan tersebut.

Pembangunan infrastruktur yang menggunakan Dana Desa sangat bertolak belakang dengan aturan penggunaan Dana Desa (DD) seperti yang telah diatur melalui Peraturan Kementerian Pedesaan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PP nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, serta Permendes Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan juga PP No.43 Tahun 2014 Pasal 19 ayat 2, tentang kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Tidak hanya itu, pekerjaan diatas lahan PPKS aek pancur tersebut juga bertentangan dan melanggar Undang Undang Agraria No.5 Tahun 1960 dan PP Nomor 40 tahun 1966 tentang HGU yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana serta fasilitas umum menjadi tanggung jawab pemegang HGU.

Ditambahkan Romi bahwa   terkait permasalahan tersebut beliau dengan tegas mengatakan bahwa sudah jelas Kades Aek Pancur Suyitno diduga telah mengangkangi dan melanggar aturan dan atau undang undang yang telah dibuat Pemerintah, karena proyek tersebut telah menyalahi aturan dan akhirnya terjadi kerugian Negara dimana Dana Desa yang bersumber dari APBN seharusnya tepat guna dan tepat sasaran, bukan digunakan untuk menunjang aset perusahaan atau menjadi keuntungan bagi korporasi tempat Suyitno bekerja. 

Untuk diketahui bersama Kepala Desa Aek Pancur Suyitno sampai saat ini  masih aktif bekerja di perusahaan perkebunan tersebut.dan beliau (Suyitno) setiap paginya terlebih dahulu ke kantor perkebunan untuk melakukan absensi dan Bekerja (beraktivitas) sehingga dikhawatirkan Suyitno tidak bisa maksimal dalam mengemban dan melaksanakan tugas sebagai kepala desa, dan pasti akan menomor duakan tugas dan amanah sebagai kepala desa. 

Sebagai loyalitasnya terhadap tempat Suyitno bekerja tidak tertutup kemungkinan dalam kebijakannya akan bertentangan dengan apa yang diamanahkan dalam Undang Undang No.6 Tahun 2014 yakni Pasal 29 tentang :

a. Merugikan Kepentingan Umum

b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu

c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibanny.

"Romi Makmur Rangkuti Meminta kepada Kejaksaan Negeri Deli Serdang selaku Aparat Penegak Hukum agar segera memanggil dan memeriksa Kades Suyitno karena tidak menjalankan fungsinya sesuai tupoksinya dengan benar sebagai Kades dan tidak berpihak kepada masyarakatnya namun lebih berpihak kepada pihak perkebunan", ujar Romi mengakhiri.(Red/Ist)

Komentar

Berita Terkini