Diawal Tahun 2022 Ketua Komisi II DPRK Aceh Tamiang Lakukan Koordinasi Ke SKPK

harianfikiransumut.com | Aceh Tamiang - Ketua Komisi II DPRK Aceh Tamiang, H Saiful Sofyan melakukan koordinasi ke sejumlah SKPK sebagai mitra kerja Komisi II guna menyampaikan dukungannya terhadap program kerja dari masing-masing SKPK untuk kepentingan masyarakat di tahun 2022.

“ Dukungan itu langsung disampaikannya kepada pimpinan SKPK mitra kerja Komisi II DPRK Aceh Tamiang, yakni  menyampaikan persoalan keluhan petani sawah yang terancam gagal panen akbat dampak banjir yang terjadi awal Januari 2022,” ungkap H. Saiful Sofyan, Ketua Komisi II DPRK Aceh Tamiang di kantornya, Jum’at (14/1)

Dikatakannya, keluhan petani sawah paska banjir terkait bantuan ataupun perhatian pemerintah daerah terhadap tanaman padi yang terancam gagal panen akibat terendam banjir, “ persoalan ini telah saya sampaikan kepada Kadis Pertanian Perkebunan dan Peternakan Aceh Tamiang pada Selasa 11 Janauri 2022 kemarin,” ujarnya.

Saiful Sofyan.SE mengatakan, paska banjir dirinya banyak menerima masukan dan keluhan para petani sawah yang terdampak banjir, kiranya keluhan petani ini dapat direspon oleh dinas terkait sehingga petani dapat kembali melakukan aktivitas pengolahan lahan mereka yang hancur dihantam banjir.

Dijelaskannya, terkait bantuan benih padi tersebut, pihak Distanbunnak Aceh Tamiang telah menyampaikan ke Pemerintah Provinsi melalui instansi terkait. “ namun hingga saat ini belum mendapat jawaban, dikabarkan tahun ini tidak ada program bantuan benih padi,” ucap Politisi Partai Demokrat yang sudah empat priode sebagai anggota DPRK Aceh Tamiang.

Beliau juga mengatakan, Kita juga tidak bisa terlalu berharap kepada pemerintahan provinsi, seharusnya pihak dinas terkait juga harus mengalokasikan anggaran untuk mengantisipasi terhadap terjadinya gagal panen diakibatkan oleh banjir, apalagi kondisi banjir lazim setiap tahunnya terjadi di Aceh Tamiang. “ 

Seharusnya pemerintah daerah melalui dinas terkait menyiapkan program bantuan itu melalui dana APBK, tapi selama ini anggaran itu tidak dianggarkan,” cetus Saiful Sofyan.

Artinya, Dinas Pertanian Aceh Tamiang dapat mengantisipasi terhadap persoalan tersebut, pastinya DPRK Aceh Tamiang mendukung program ini karena untuk kepentingan masyarakat banyak. “ Minimal dapat mengurangi kerugian para petani sawah dengan adanya bantuan dari pemerintah daerah,” ungkapnya lagi.

Begitu halnya juga Dinas Pangan dan Kelautan Aceh Tamiang, kedepannya dapat mengalokasi anggaran bagi petani tambah yang terdampak banjir, termasuk Balai Benih Air Payau (BBAP) Seruway kedepannya bisa berfungsi dan mamfaatnya dapat dirasakan masyarakat daerah ini.

“ Terkait BBAP Seruway itu langsung kita koordinasi dengan Kadis Pangan dan Kelautan Aceh Tamiang pada Rabu 12 Januari 2022 lalu,” sebut Saiful Sofyan seraya mengharapkan, BBAP Seruway bisa berfungsi dan pelaku budidaya ikan tawar di daerah ini tidak lagi membeli dari luar daerah, tapi bisa memperoleh langsung di daerahnya.

Tidak kalah menariknya juga, kata Saiful Sofyan, dalam koordinasi bersama Dinas Koperasi, Perdadagangan dan UKM Kabupaten Aceh Tamiang pada Kamis (13/1) kemarin, Saiful Sofyan mengharapkan, instansi tersebut bisa lebih peduli kepada pengusaha kecil sehingga perekenomian masyrakat dapat bangkit terlebih dimasa pandemic Covid-19.

Sedangkan untuk Dinas Perhubungan Aceh Tamiang, Saiful Sofyan meminta agar dinas tersebut dapat menata perparkiran lebih baik lagi kedepannya, “ pajak atau retribusinya juga diharapkan bisa lebih di maksimalkan lagi,” pinta Saiful Sofyan, Ketua Komisi II DPRK Aceh Tamiang.

Saiful Sofyan juga menjelaskan, jika selama ini ada isu – isu berkembang terkait program dari pokok – pokok pikiran anggota Dewan tidak diketahui oleh SKPK, hal ini dirasakannya tidak mungkin, karena program tersebut pengusulannya melalui Bappeda Aceh Tamiang dan ketika pembahasan di tingkat TAPK pastinya melibatkan unsur instansi terkait.

“ Jika ini menjadi problema, maka saya meminta kepada SKPK terutama mitra kerja Komisi II DPRK Aceh Tamiang supaya menyampaikan ke Dewan terhadap program kerja untuk tahun berikutnya,” pungkas Saiful Sofyan sembari mengatakan, bahwa Komisi II membuka pintu untuk melakukan koordinasi terhadap kepentingan masyarakat, termasuk saat mengusulkan anggarannya.(Abdul Karim).

Komentar

Berita Terkini