Hal ini ,juga bisa terjadi karena disebabkan lemahnya dari dinas terkait dan minimnya pengawasan Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) sehingga pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat banyak dari sektor ini.
Seperti terlihat di di jalan belibis Simpang mangga bawah tampak bangunan sedang dikerjakan saat ini sedang diperkirakan sudah mencapai kurang lebih 40% pekerjaannya bangun tersebut diperkirakan ruko berlantai
Menurut salah seorang warga sekitar bangunan itu milik salah seorang warga keturunan Tionghoa rencananya akan dijadikan Ruko oleh seorang pengusaha.
Perna jurnalis harian fikiran Sumut ke lokasi dan di saat di lokasi mengubungi langsung melalui Hp seluler (HR) petugas staf DPM-PPTSP(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu) kabupaten labuhan batu tak berselang lama petugas staf datang ke lokasi.
disaat langsung menemui Ali (Orang kepercayaan) langsung menunjukan surat IMB ternyata di dalam izin untuk satu Ruko.
Staf (HR)DPM-PPTS meminta kepada Ali untuk tidak memperkerjakan sebelum Izin (IMB/PBG) dua ruko lagi dikeluarkan .
Pantauan Awak media jurnalis Harian Fikiran Sumut sampai saat ini selasa 28/12/2021 bangunan tetap di lakukan pengerjaannya oleh beberapa pekerja bangunan walaupun tidak ada terlihat plang IMB/PBG walaupun perkejaan udh mencapai 40/%
Sondong warga Lingkungan belibis menyatakan semenjak di bangunya ruko tersebut masyarakat resah, masalah banjir pada jalur keluar/aliran air dibelakang ruko,
Berdasarkan pasal 24 angka 42 UU ciptab kerja yang mengubah pasal 45 Ayat (1) UU bangunan Gedung
Setiap pemilik bangunan gedung penyedia jasa konstruksi, profesi ahli,penilik, pengguna bangguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangguna gedung dikenai sanksi administratif.
Dan pasal penghentian sementara atau tetap ada pekerjaan pelaksanaan pembangunan penghentian sementara atau tidak pada manfaattan bangunan gedung pembukuan persetujuan bangunan gedung pencabutan persetujuan bangunan gedung pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung atau perintah pembongkaran bangunan gedung dan saksi pidana denda juga apabila tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang bangunan gedung Jo. UU Cipta kerja.
Laporan|M,syarif
