Pendapatan Asli Daerah UPTD Alat Berat Aceh Tamiang Belum Maksimal

Kepala UPTD Pengelolaan Alat dan Perbekalan Dinas PUPR Aceh Tamiang, Syukrian Syahri

Aceh Tamiang | Dikarenakan Kurangnya permintaan pemakaian alat berat di UPTD Dinas PUPR Aceh Tamiang, mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah UPTD Alat Berat Aceh Tamiang belum tercapai secara maksimal.

Demikian disampaikan oleh Kepala UPTD Pengelolaan Alat dan Perbekalan Dinas PUPR Aceh Tamiang, Syukrian Syahri kepada wartawan, Selasa, 19 Oktober 2021 di ruang kerjanya.

Menurutnya, pencapaian target UPTD di tahun 2021 berkisar 2 milyar rupiah, namun target itu diperkirakan tidak akan tercapai sesuai target, mengingat sisa waktu hanya beberapa bulan lagi, sebutnya.

Diterangkannya, terhitung sejak Januari 2021 hingga 19 Oktober 2021 jumlah Pendapatan Asli Daerah di UPTD Alat Berat Kabupaten Aceh Tamiang baru mencapai Rp. 187. 000.000.

Artinya, jumlah itu masih sangat jauh dari terget, kata Syukrian Syahri.

Masih kata Syukrian, saat ini UPTD Alat Berat Kabupaten Aceh memiliki alat berat berupa Motor, Grader 2 unit, Compact 2 unit, Excavator 4 unit. Namun hanya 2 unit greader yang berfungsi, sementara dua unit lagi sedang dilakukan perbaikan.

Diakuinya, masa Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi akan pendapatan Asli Daerah terlebih lagi kurangnya permintaan  alat berat dari pihak penyediaan, dikarenakan sebahagian besar mereka telah memiliki alat berat sendiri, ucapnya.

Jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, PAD UPTD Alat Berat Kabupaten Aceh Tamiang jauh lebih besar, seperti tahun 2019 sebelum Pandemi Covid-19 mencapai Rp. 1 milyar 80 juta dan di tahun 2020 berjumlah Rp. 347 juta, ungkapnya.

Syukrian Syahri; menambahkan, untuk kedepannya diharapkan agar para penyedia jasa yang akan melaksanakan kefiatannya, diminta untuk dapat menggunakan alat berat milik Pemerintah Daerah, sehingga PAD di UPTD alat berat  semakin bertambah dan meningkat.

Selain itu, untuk memperoleh PAD, UPTD alat berat juga sebagai pelayanan bagi masyarakat, seperti pemakaian alat berat oleh desa melalui Bupati, setelah ada arahan dari Bupati maka kita pasilitasi.

Kemudian, terkait pembiayaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Operator, itu dibebankan bagi pihak desa yang meminta alat berat, pungkasnya.


Laporan | pakar

Komentar

Berita Terkini