harianfikiransumut.com|Madina-Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Ja’far Sukhairi Nasution benar-benar memanfaatkan kunjungan kerjanya ke Jakarta untuk menjalin hubungan baik dengan sejumlah menteri dan pejabat tinggi pengambil keputusan di pemerintah pusat.
Kali ini, Bupati Madina HM Ja’far Sukhairi Nasution bertemu dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Rianto R. di kantornya, Jakarta, Jumat (8/10/2021) pagi.
Dalam kesempatan ini Novie Rianto R. didampingi Kepala Bandara Aek Godang Artanto, Kabag Keuangan Ditjen Perhubungan Udara, dan Direktur Teknis. Sementara Sukhairi didampingi Asiten I Setdakab Madina Alamulhaq, Plt. Kadis Perhubungan Madina Ardi Wardana, dan Plt. Kaban Bappeda Lis Mulyadi.
Dalam kesempatan ini, Bupati Madina Ja’far Sukhairi membicarakan terkait perkembangan pembangunan Bandara Bukit Malintang. Namun, hingga berita ini ditayangkan belum diketahui secara detail pokok-pokok pembicaraan dalam pertemuan tersebut.
Namun, terkait perkembangan pembangunan Bandara Bukit Malintang, seperti diberitakan sebelumnya, masih pada tahap pembayaran ganti rugi lahan seluas 26 hektare kepada warga pemilik lahan, Senin (4/10/2021) lalu.
Dalam kesempatan ini, Sukhairi mengatakan pembangunan Bandara Bukit Malintang dilakukan secara multi-years atau berlanjut untuk tahun depan.
“Ada tiga bandara yang menjadi fokus pemerintah pusat. Salah satunya Bandara Bukit Malintang. Pembangunan bandara ini dilakukan secara bertahap,” ujar Sukhairi sembari menyebut pembayaran ganti rugi lahan ini akan ada lagi tahap berikutnya.
Berdasarkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, menurut dia, tahun 2022 akan membantu pelepasan atau penambahan lahan. Hal ini dilakukan karena Bandara Bukit Malintang rencananya bukan hanya untuk pesawat bombardir, tetapi pesawat Boeing nanti juga bisa mendarat.
Sebelum bertemu Dirjen Perhubungan Udara Novie Rianto R., Sukhairi juga menemui Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim), Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah, dan Deputi Bidang Reformasi dan Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si.( Abd Rahman).
