Ketum DPP LSM Halilintar RI Minta, Kejari Simalungun Panggil Oknum Pangulu Nagori

harianfikiransumut.com | Simalungun - Warga Nagori Pardomuan Bandar Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara merasa kecewa dan tidak puas atas ulah oknum Pangulu terkait tidak transparannya dalam penggunaan Anggaran Dana Desa(ADD).

Ketidak puasan masyarakat terlihat pada pertemuan audensi pada Selasa 16/3 lalu dan turut  dihadiri Pangulu Nagori Pardomuan Bandar, JP dan Camat Silau Kahean Jansimeon Sipayung S.Pd.

Dalam audiensi tersebut, salah seorang warga setempat,  Rosman Purba Tambak sempat bertanya kepada Pangulu Nagori, terkait penggunaan dana ADD.

Namun, sepertinya jawaban Pangulu Nagori terkesan berbelit belit dan mengatakan bahwa penggunaan dana ADD diperuntukkan untuk pembangunan pelebaran jalan, ujarnya.

Sementara apa yang disampaikan oleh Pangulu Nagori tersebut masih dalam  wacana dan belum dilaksanakan, kata Rosman Purba.

Selanjutnya, Rosman Purba Tambak menanyakan, kemana saja dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masa pandemi Covid-19 diberikan.

Sebelumnya, dari 124 KK yang menerima BLT, namun terakhir hanya menerima 24 KK, bahkan yang terdaftar tidak menerima BLT lagi, sebut Rosman Purba.

Semua pertanyaan yang diberikan kepada Pangulu Nagori, jawabannya tidak sesuai untuk diterima warga, hanya dengan kalimat nanti kita musyawarahkan, ucap Rosman Purba saat menirukan ucapan JP.

Informasi yang dihimpun awak Media dilapangan, sebelumnya seorang Tuna Netra dan seorang janda tua yakni Ny S. Purba mendapatkan BLT dari dana desa, namun kini sudah tidak lagi mendapatkannya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Assosiasi Pangulu Kabupaten Simalungun (APAKSI) SM.Simarmata SH, Kamis, (18/3) menjelaskan, seharusnya sebagai Pangulu Nagori harus membuat pengumuman melalui papan informasi secara transparan.

Semua kegiatan penggunaan dana ADD tertulis dengan jelas, kemana anggaran tersebut digunakan, agar diketahui oleh  masyarakat, ujarnya.

Sementara, Pangulu Pardomuan Bandar JP ketika dihubungi awak media via Telepon selulenya terkait kekisruhan warga tentang ADD dan BLT, dengan singkat  dijawabnya, bahwa persoalan tersebut lagi dimusyawarahkan.

Ketua Umun DPP LSM Halilintar RI S.Hadi PT SH saat diminta tanggapannya tentang persoalan   dana ADD dan BLT yang terkesan tidak transparan penggunaannya oleh oknum Pangulu. Secara tegas S.Hadi PT SH mengatakan bahwa persoalan ini harus dibawa ke jalur hukum.

S.Hadi PT SH, menghimbau agar perwakilan warga yang ikut  beraudensi pada saat itu, untuk segera membuat laporan ke Kejari dan Ke Polres Simalungun, imbaunya.

Kepada Kejari Simalungun serta Tipidkor Polres Simalungun, diminta untuk turun ke Nagori Pardomuan Bandar Kecamatan Silau Kahean untuk mengaudit kinerja Pangulu Nagori, Tegas  Ketua Umum LSM Halilintar RI.

(Hn/Tim)


Komentar

Berita Terkini