PMII Langkat-Binjai, Soroti 14 Desa Yang Menjadi Temuan BPK-RI

PMII Langkat-Binjai, Soroti 14 Desa Yang Menjadi Temuan BPK-RI

harianfikiransumut.com |  Langkat - Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Langkat-Binjai, Khairul Ramadhan, menyoroti tentang dugaan adanya 14 desa di Langkat yang menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

"Ada hasil pemeriksaan awal BPK-RI terhadap 14 desa di Kabupaten Langkat. Temuan itu terkait soal pagu anggaran Dana Desa (DD) yang tidak sesuai dengan realiasisasi penggunaan Dana Desa di tahun 2020. 

Temuan ini akan terus kita pantau di tahun berikutnya bagi semua desa di Langkat," ungkapnya Khairul Ramadhan Pada Rilisnya yang diterima harianfikiransumut.com, Kamis(4/02/21)

Untuk temuan BPK-RI bagi 14 desa di Langkat tahun 2020 ini, sebut Khairul Rmadhan, ini akan menjadi perhatian khusus bagi kami di Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Langkat - Binjai. Terkhusus lagi terkait dana gelondongan yang dianggarkan dari Dana Desa yang disalahgunakan dari prioritas dana tersebut.

"Menurut kami, ketidak sesuaian data pagu dan realiasi dana desa tahun 2020 bermula dari tidak transfaransinya penggunaan dana desa bagi desa, ditambah lagi dengan anggaran gelondongan. Seperti anggaran gelondongan untuk Bimtek dan Study Banding" ujar Khairul Ramadhan.

"PMII Langkat siap mengawal dan bermitra dengan BPK RI untuk mewujudkan penggunaan dana desa yang berkwalitas dan transfaran, sehingga dana tersebut tepat sasaran. Jangan ada lagi dana gelondongan, semua anggaran harus terperinci dengan baik. Bimtek dan Study Banding pun harus jelas judul, tujuan dan manfaatnya untuk masyarakat desa" sebut Khairul Ramadhan.

Dari infomasi yang kita dapatkan, temuan BPK-RI tentang ketidaksesuaian data pagu dan realisasi dana desa TA 2020 itu terdapat di Kecamatan Sirapit sebanyak 3 desa. Kecamatan Pangkalan Susu sebanyak 2 desa.

Selanjutnya Kecamatan Sei Lepan 1 desa, Kecamatan Besitang 1 desa, Kecamatan Hinai sebanyak 3 desa. Kecamatan Sei Bingai 1 desa, Kecamatan Kutam Baru 2 desa, dan Kecamatan Bahorok ditemukan 1 desa yang relisasi penggunaan anggaranya tidak sesuai dari pagu anggaran.

Sementara itu, Ketua DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) yang diminta tanggapan terkait adanya temuan BPK-RI tentang ketidak sesuaian pagu anggaran dan relisasi anggaranya dari ke 14 desa di Langkat mengatakan, pihaknya berharap intansi terkait yakni Dinas PMD Langkat, serta Camat selaku pembina dan pengawasan (tim monitoring, kiranya benar-benar mengedepankan pembinaan kepada kepala desa.

Hal itu bertujuan agar penggunaan Dana Desa dapat bermanfaat kepada warga masyarakat desa di kabupaten Langkat, sehingga penggunaan dana desa benar-benar efektif dan efisien. ABPEDNAS mengaprisiasi kepada Ketua PMII Langkat yang begitu peduli melakukan pengawasan di Pemerintahan Kabupaten Langkat.

Irwanto juga berharap, kiranya kepala desa dapat bekerja sama dengan BPD selaku mitra kerja di Pemerintahan desa. Sebaliknya BPD dan Kepala Desa janganlah masing-masing ber ego (tidak cocok) marilah bersinergi dan transparan dalam penggunaan pengelolan Dana Desa. Karena secara tekhnis dari proses perencanaan pelaksanaan dan pelaporan BPD sudah terlibat.

"Dalam RKPDes dan Rancangan APBDes, serta Penetapan APBDes semuanya akan dimusyawarahkan dan ditetapkan bersama dengan Kepala Desa dan BPD," sebut Irwanto, seraya mengatakan, pihaknya tidak mau adanya desa di intervensi dari mana pun agar dana gelondongan tersebut dilaksanakan desa. 

Secara terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Langkat, Sutrisuanto, S.Sos, melalui Kepala Bidang Pemdes PMD Darma Sitepu, yang dikonfirmasi melalui via seluler wartawan membenarkan adanya temuan bagi 14 desa tersebut. Namun katanya, temuan dari BPK-RI itu belum tentu terindikasi korupsi.

Kita sudah minta laporan dari desa itu, dan kita katakan mana yang benar data laporannya. Nanti BPK-RI akan memeriksalagi mana yang benar laporan dari pagu dan relisasi anggaran Dana Desa nya. "Kemungkinan saja desa itu salah input data," ungkap Darma Sitepu Kepada awak Media.


Penulis : Ramlan.az

Komentar

Berita Terkini