Mereka melakukan aksi jalan kaki karna tanah garapan mereka digusur oleh perusahaan plat merah yaitu PTPN II. Dengan tanpa dialok pihak PTPN II melakukan pemasangan plang dimana tertulis Nomor Sertifikat Hak Guna Usaha No.171/2009 . Demikian terang koordinator aksi petani Widi Wahyudi kepada Fikiransumut.com di Kalianda pada Minggu 02/08/2020.
"Kami Serikat Petani Simalingkar Bersatu dan Serikat Petani Mencirim Bersatu, mewakili ribuan kepala Keluarga yang lahan dan rumahnya digusur korporasi yang dibantu aparat TNI/Polri akan ke Istana untuk mengadu ke Pak Presiden Joko Widodo."Terangnya.
Widi Wahyudi ini mengatakan mereka lahan tani dan tempat mereka telah mereka kuasai sejak tahun 1951 dan mereka mengaku telah mengantongi Landreform sejak tahun 1984 dan parahnya ada 36 petani yang tanahnya sudah bersertifikat tanah pun ikut digusur.
"Kami tinggal di Desa kami sudah sejak kakek buyut kami dari tahun 1951. Dan tahun 1984 kami sudah kantongi Landreform, parahnya ada 36 petani yang tanahnya bersertifikat ikut digusur, Lahan yang digusur ada 850 Hektar "Imbuhnya.
Para petani merasa dizholimi dan tidak diperhatikan oleh Pemkab Deli Serdang dan Pemda Sumatra Utara.
"Kami dizholimi, tanpa surat pemberitahuan dan surat perintah langsung ditangkap. Saat mereka menggusur lahan tanaman kami melawan dan puluhan petani terluka."Katanya.
Saat ditanya apakah petani sudah menempuh jalur hukum untuk mengadukan nasib yang mereka alami ke pihak penegak hukum, Widi Wahyudi mengatakan belum dan memilih melakukan aksi jalan kaki ke Jakarta.
" Kami belum mengajukan gugatan hukum , kami selama ini mengadu ke Kabupaten dan Pemda Sumut, tapi belum ada hasil. Dan maka itu kami lakukan aksi jalan kaki untuk menghadap Pak Jokowi , semoga harapan kami dikabulkan. Dan biar pak Presiden tahu bagaimana kondisi di Deli Serdang ada ribuan petani yang dikriminalisasi."Pungkasnya.(Suradi)
