-->

Anggota DPRD Simalungun Minta Inspektorat Periksa Bangunan PUPR TA 2019

fiksumNews.com : Simalungun - Kunjungan kerja Anggota DPRD Simalungun dari dapil 5 tinjau jalan Pemkab  yang sudah selesai di kerjakan Dinas PUPR TA. 2019 di Nagori Tangga Batu. Kec. Hatonduhan. Rabu (19/08/2020)

5 Anggota DPRD Simalungun yang hadir diantaran, Fraksi Golkar Sugiarto SE.  Fraksi Gerindra Bonauli Rajagukguk, Juarsah Siagian, Fraksi Demokrat Irwansyah Purba SE dan Fraksi PDIP Jhonson Sinaga.

Turut serta Kadis PUPR Simalungun Beni Saragih dan beberapa staf di jajaran Pemkab Simalungun.

Anggota DPRD Simalungun Tim 8 menyambangi Kecamatan Hatonduhan untuk memriksa LKPJ Dana Desa TA 2019 juga pekerjaan Dinas Pemkab Simalungun yang ada di Kecamatan Hatonduhan.

Salah satu yang paling mencolok adalah pekerjaan Dinas PUPR pengerjaan jalan penghubung antar Kecamatan tepatnya di Nagori Tangga Batu.

Bonauli Rajagukguk Anggota DPRD Simalungun dari tim 8 sangat kecewa dengan hasil pekerjaan jalan oleh Dinas PUPR Simalungun.

saat Bonauli Rajagukguk mempertanyakan pengerjaan jalan tersebut, Dinas PUPR Simalungun sebagai pengawas pekerjaan tak bisa menjawab.

Pasalnya pengerjaan jalan oleh dinas PUPR Simalungun rentan dengan persoalan, terutama pada pemasangan parit pasangan  yang dinilai banyak manipulasi.

Bona menyebutkan, "anggaran yang begitu besar dikucurkan Pemkab Simalungun untuk perbaikan jalan tak membawa manfaat untuk masyarakat, terutama pada bagian pemasangan parit pasangan yang lebih tinggi dari pada jalan.

"logikanya parit harus lebih rendah dari jalan agar air bisa turun ke parit pasangan, kata Bona.

"dan kami lihat pasangan parit sudah banyak yang rusak padahal belum setahun dibangun, ujarnya lagi.

"kita pun mendengar keluhan masyarakat soal parit yang menggalir justru dibuat tembok penahan sebaliknya yang tak ada airnya justru dibuatkan parit pasangan, ini artinya konsultan yang di percayakan Dinas PUPR tak bisa bekerja dan menilai mana yang layak dikerjakan dan mana yang tidak.

"berdasarkan pantauan kami dilapangan, pastinya kami akan meminta Inspektorat untuk memeriksa RAB dan LPJ supaya bangunan Dinas PUPR Simalungun segera dikoreksi bila perlu turunkan BPK agar kita lihat dibagian mana dana itu disalagunakan, kata Bonauli dengan nada keras.

Di ketahui Dinas PUPR Simalungun melalui rekanananya sudah menyelesaikan perbaikan jalan sepanjang 3.8 KM dengan pagu anggaran 7,8 Meliart lebih di Tahun Anggaran 2019 lalu.

Diharapkan Dengan hadirnya tim 8 DPRD Simalungun pengerjaan jalan tersebut bisa dikoreksi dan diperiksa Inspektorat karna diyakini pengerjaan jalan tersebut sarat penyimpangan. (SA)
Komentar

Berita Terkini