Permintaan penutupan Pabrik PKS di sampaikan Ibu Juriah anggota DPRD Langkat dari fraksi PDI Perjuangan (PDI-P), saat melakukan kunjungan kerja bersama anggota Komisi D DPRD Langkat kelokasi PKS UD SMS, di Dusun Pasir Putih, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Berandan Barat, Langkat.Kamis (2/7/20),
Pabrik kelapa sawit ini harus ditutp karna tidak layak beroperasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Langkat harus sigap dan tegas menyikapi permasalahan yang ada, dari kunjungan kita hari ini banyak ditemui pelanggaran, terutama dalam pengelolaan limbah dan perizinan lainnya,ujar ibuk Juriah.
Sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan selaku wakil rakyat yang menerima laporan masyarakat, pabrik ini belum layak beroperasi,limbah cair pabrik mencemari anak sungai tempat para nelayan mencari nafkah, ini sangat merugikan masyarakat nelayan dan pihak pabrik harus bertanggung jawab.
Keluhan masyarakat bukan tanpa alasan, pencemaran lingkungan dari limbah cair pabrik membunuh biota laut, dan keluhan ini pernah disampaikan masyarakat kepada pihak pabrik dan Forkopimcam Berandan Barat.
"Perizinannya tidak jelas masih sebatas rekomendasi, namun sejak tahun 2016 pabrik ini sudah berdiri dan beroperasi, DLH Langkat harus serius dan memberi sanksi terhadap PKS UD SMS, sebelum permasalahan izinnya jelas dan ilegal, kita minta PKS UD SMS untuk ditutup", ucap Ibu Juriah kepada wartawan.
Terkait hal ini, DLH Langkat melalui Kabid Pencemaran Hemat Simbolon dan Kasi Penegakan Lingkungan Zahodlin Purba, yang turut hadir bersama rombongan Komisi D DPRD langkat, saat dikonfirmasi mengatakan jika masih banyak lagi perizinan yang harus dilengkapi oleh manejemen Pabrik.
"Kami tetap melakukan kordinasi terkait masalah ini, suratnya hanya STPL dan dalam waktu dekat pihak pabrik akan kita panggil untuk datang kekantor", ucap Hemat Simbolon.
Sementara itu, Kepala Desa Lubuk Kasih Mei Joni Irawan, mengaku sudah sering mengingatkan pihak pabrik untuk mengelola limbah dengan baik, "Sudah sering disampaikan, namun kenyataannya apa yang di khawatirkan terjadi hingga masyarakat kita dirugikan", ucap Pak Kades. (reni)
