Pernyataan tersebut disanggah oleh Ketua Komisi A DPRK Bener Meriah yang tergabung dalam Fraksi Golkar Abu Bakar A.Ma.Pd, dirinya menjelaskan, setelah Bupati Sarkawi menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Bupati Bener Meriah, tepatnya pada shalat Idul Fitri 1441 H, Minggu 24/5/2020 di lapangan mesjid Babusalam simpang tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah, Aceh.
Sehari setelah shalat idul Fitri pada tanggal 25/5/2020, ketiga Fraksi itu menemui Bupati Sarkawi di pendopo, diantaranya Ketua DPRK Bener Meriah Mohd Saleh dan Abu Bakar Ketua Komisi A dari Fraksi Golkar, Wakil Ketua II DPRK Bener Meriah Anwar dari Fraksi FG-GNN, Darussalam dari Fraksi PKB.
Ketiga utusan Fraksi itu langsung menanyakan pernyataan Sarkawi, tetang pengunduran dirinya sebagai Bupati Bener Meriah.
Kala itu Mohd Saleh sebagai Ketua DPRK sekaligus fraksi Golkar itu menanyakan langsung pada Bupati Sarkawi, "Kenapa Bapak Bupati Sarkawi mundur dari jabatan sebagai Bupati,?"tanya Saleh.
Dengan spontan Bupati Sarkawi menjawab pertanyaan yang digelontorkan oleh Saleh, Saya mundur dari jabatan Bupati, "Saya sudah mempertimbangkannya secara matang dikarenakan kondisi kesehatan saya tidak mengijinkan, lantaran tulang belakang saya bermasalah. Bahkan saya sudah berobat kemana-mana sampai ke luar negeri untuk berobat," jelas Abu Bakar menirukan ucapan Bupati Sarkawi, Rabu (17/6/2020).
Bahkan, sambung Abu Bakar, Bupati Sarkawi sendiri mengatakan pengunduran dirinya akan di sampaikan secara administrasi ke Mendagri melalui Gubernur Aceh yang tembusan nantinya ke DPRK Bener Meriah, terangnya lagi.
Jadi intinya, dalam pengunduran Bupati Sarkawi tidak ada unsur paksaan dan tekanan dari Fraksi pendukung, tegas Abu Bakar.
Terkait surat yang di layangkan oleh Ketua DPRK Mohd Saleh ke pada Bupati Sarkawi, itu hanya sebagai tugas dan fungsional legislatif sebagai kontrol kinerja pemerintah daerah. Yang seyogyanya disampaikan oleh Bupati Sarkawi tentang pengunduran dirinya secara tertulis sesuai administrasi, timpal Abu Bakar.
Jadi perihal pengunduran Bupati Sarkawi tidak ada unsur politik maupun kepentingan yang diambil oleh pihak legislatif sendiri, karena selama ini hubungan antara legislatif dan eksekutif baik-baik dan harmonis saja.
Kendati demikian, pinta Ketua Komisi A DPRK Bener Meriah Abu Bakar A.Ma.Pd yang tergabung dalam fraksi Golkar itu, meminta kepada Kakanda T. M. Nurlif kiranya dapat menjadi fasilitator untuk berdiskusi membahas persoalan - persoalan yang selama ini menjadi multi tafsir. Alangkah baiknya kita diskusikan, demi kebaikan kabupaten bener meriah yang lebih baik, harap Abu bakar. (Das)
