Menurutnya, bekas lahan migas itu bisa jadi telah terjadi kerusakan lingkungan yang serius akibat pengambilan migas selama puluhan tahun, kata Nasir Djamil dalam press release yang disampaikan melalui pesan WhatsApnya.
Karena itu untuk memperbaiki ekosistem yang rusak, tentu membutuhkan dana yang sangat besar nilainya, ujar Nasir.
Seharusnya sambung Ketua Forbes itu, tanggungjawab memperbaiki ekosistem itu harus dilakukan oleh Exxon Mobil.
Herannya, mengapa Pemerintah Indonesia melalui pertamina menerima lahan tersebut dan dialihkan ke Aceh.
Pemerintah Aceh tentu sangat kesulitan untuk memperbaharui ekosistem yang diduga telah rusak serius, sebutnya..
Harus diakui bahwa mesin kilang pengolahan minyak itu usianya sudah tua dan bisa disebut kadaluarsa. Bahkan sebagian mungkin sudah ada yang rusak.
Kita cemas, karena bisa saja mesin itu terbakar atau meledak. Jika itu terjadi maka akan menimbulkan korban jiwa masyarakat di sekitarnya.
Ketua Forbes juga mengharapkan agar Pemerintah Aceh berhitung lebih cermat agar jangan sampai kita secara tidak langsung disuruh memperbaiki ekosistem yang diduga rusak serius itu.
"Rakyat Aceh ingin pengembalian alih blok B, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan ekonomi mereka. Karena itu pemerintah Pusat juga wajib memberikan dana untuk merehabilitasi pipa kilang minyak dan ekosistemnya agar aman dari bahaya saat dioperasionalkan.
Jangan sampai terjadi Aceh "dipeulango" oleh Exxon Mobil dan Pemerintah Pusat, dalam hal alih kelola ladang migas tersebut, ungkap Ketua Forbes DPR RI dan DPD Aceh Nasir Djamil, (pakar).
