-->

Diskriminsikan Media, Puluhan Wartawan Soroti Anggaran Humas Bener Meriah

harianfikiransumut.com-
Bener Meriah, Aceh : Sejumlah wartawan dari berbagai media cetak dan online yang bertugas di daerah berhawa sejuk ini menyoroti anggaran pada bagian Humas Pemkab Bener Meriah, Aceh.

Pasalnya, sejak dipimpin Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Bener Meriah, Wahidi, S.Pd, MM, dinilai tidak terbuka dan transparan dalam penggunaan anggaran iklan dan publikasi. Jelas hal ini menimbulkan kecurigaan bagi insan pers.

“Kami (wartawan -red) sejauh ini tidak pernah mengetahui berapa besar anggaran untuk media massa yang telah di plotkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK),” kata Roni Juanda yang merupakan wartawan majalahceo.com, kepada harianfikiransumut.com, Minggu (7/6/2020).

“Wajar kita curiga, selama ini anggaran di Humas tidak transparan. Bahkan, media mana saja yang sudah melakukan kontrak dan siapa-siapa saja wartawannya, sehingga kami pun harus tau demi pembangunan daerah kedepannya,” tegasnya.

Tak hanya itu, para pemburu berita menduga ada konspirasi yang terjadi di Humas Bener Meriah, ada permainan yang sudah diskenariokan untuk menghabisi anggaran Humas kepada media tertentu.

Dugaan tersebut, terbukti adanya temuan kwitansi tanda penerimaan pembayaran tahap pertama berita/iklan disalah satu media online lokal untuk kegiatan penyebar luasan informasi penyelenggaran pemerintah daerah sebesar Rp 3.900.000, yang telah ditandatangani oleh Kabag Humas Wahidi, pada tanggal 20 April 2020.

“Kali ini Wahidi tidak bisa mengelak, bukti kerjasama dengan beberapa media ada di kami, hal itu membuktikan Kabag Humas tebang pilih terhadap media,” kecam Roni.

Hal yang sama juga disampaikan oleh wartawan Monitor, Rahman mengaku sangat kecewa dengan sikap Kabag Humas Wahidi, yang tidak transparansi dalam penggunaan anggaran.

Menurutnya, selama ini Wahidi terkesan super power lantaran dekat sama Bupati Tgk Sarkawi, sehingga dirinya merasa kuat dan menyepelekan sebagaian wartawan.

Jika hal ini terus dibiarkan, sebut Rahman, hal itu berdampak pada isu pemberitaan pemunduran Bupati Bener Meriah yang saat ini masih hangat dan ditunggu publik.

“Seharusnya Wahidi mampu merangkul semua media, bukan tebang pilih terhadap media yang menimbulkan kecemburuan sosial sesama insan pers,” ucapnya.

Hal yang berbeda dari pengakuan wartawan Baranews.com, Hamdani Toa menyatakan pernah melakukan kontrak kerjasama dengan Pemerintah setempat melalaui Bagian Humas Bener Meriah.

“Iya, saya pernah kerjasama dengan Humas Bener Meriah, tapi hanya sekali, namun kemudian dirinya di panggil lagi oleh salah satu staf humas untuk kembali menandatangani kontrak berikutnya dengan catatan harus menaikkan setiap rilis berita dari Humas,” ujar Hamdani Toa yang saat ini mengaku sedang di Banda Aceh.

“Sebenarnya saya tidak terlalu ambil pusing dengan adanya kerja sama media di Humas. Bagi saya apa yang diperbuat untuk Negeri itu yang saya kerjakan, walau sebatas publikasi di media saya,” tutup dia.

Hingga berita ini diturunkan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Bener Meriah, Wahidi, S.Pd, MM, belum memberikan hak jawabnya. (Das)
Komentar

Berita Terkini