Aliansi Rakyat Buol bersatu protes "Rapid Test berbayar"

harianfikiransumut.com : Sulawesi Tengah - Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan "Aliansi Rakyat Buol Bersatu" memprotes pemerintah daerah kabupaten Buol provinsi Sulawesi tengah yang menurut mereka tidak berpihak pada ekonomi masyarakat yang saat ini dalam keadaan sakit.dengan mengusung tema "Aliansi Rakyat Bersatu Degradasi kinerja kepemerintahan Daerah kabupaten Buol", Mahasiswa bergerak menuju kantor perpustakaan dan arsip daerah yang selama ini berfungsi sebagai kantor Bupati Buol,Senin (22/06/2020).

Massa Aksi yang di motori Syamsul Bahri tersebut, menuntut kepekaan pemerintah daerah kabupaten Buol agar dapat menghapus biaya Rapid Test yang mencapai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ini menurut mereka sangat memberatkan masyarakat kabupaten Buol.

Syamsul Bahri dan Massa Aksi Aliansi Rakyat Buol bersatu mengatakan bahwa saat Pandemi COVID-19 dia mana pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama dua kali empat belas hari tersebut, sangatlah membuat masyarakat Buol benar-benar dalam kondisi kemerosotan ekonomi, namun ketika lepas dari PSBB dan memasuki tahap New Normal kembali di perhadapkan pada keharusan mengurus Rapid Test sebagai syarat seseorang akan bepergian keluar daerah kabupaten Buol. ini menurut Aliansi Rakyat Buol Bersatu adalah sebuah kenyataan pahit yang harus di terima oleh masyarakat. Persoalan Rapid Test berbayar yang menjadi keharusan seseorang akan bepergian keluar kabupaten Buol menurut mereka adalah komersialisasi di balik virus Corona.selain dari tidak adanya transparansi pemerintah daerah dengan anggaran COVID-19, Syamsul Bahri juga mengkritik penanganan pasien COVID-19 hingga bantuan sosial untuk masyarakat yang katanya tidak tepat sasaran.

Tak hanya itu, Aliansi Rakyat Buol bersatu yang di komando Syamsul Bahri juga mempertanyakan kejelasan fungsi Rumah Sakit Pratama yang belum lama ini di resmikan yang menurutnya belum lengkap fasilitasnya tersebut, kini menjadi rumah sakit perawatan pasien COVID-19.

Selanjutnya, Massa Aksi juga mengatakan bahwa selama beberapa waktu terakhir, pemerintah daerah kabupaten Buol hanya fokus pada penanganan Corona virus Disease (COVID-19) dan telah mengabaikan beberapa hal yang juga tak kalah pentingnya seperti pengambilan bensin secara besar-besaran oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan itu merugikan Rakyat kecil di mana para pengemudi Bentor (kendaraan umum roda tiga), Serta warga yang memiliki sepeda motor justru terkadang sulit mendapati BBM bersubsidi (premium) hingga harus membeli Pertalite.

Setelah beberapa saat berada di depan kantor perpustakaan dan arsip daerah, massa Aksi yang ingin bertemu dengan Bupati serta Wakil Bupati Buol, Pada akhirnya di terima oleh sekda Buol Drs.Moh.Suprizal Yusuf,MM, dan terjadi komunikasi yang cukup baik. Massa kemudian bergerak menuju titik selanjutnya yaitu kantor dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Buol dalam tuntutan protes yang sama serta dan dalam pengawasan pihak kepolisian resort Buol,TNI Serta Pol-PP. (Henny)
Komentar

Berita Terkini