-->

Aliansi Masyarakat Desak DPRK Bener Meriah Bentuk Pansus dan Hak Interpelasi

harianfikiransumut.com : Bener Meriah - Lagi-lagi, untuk kedua kalinya Aliansi Bersama untuk Masyarakat Bener Meriah (ABuYA-BM) mendatangi gedung Dewan  Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, Jum'at (12/6/2020).

Mereka menuntut apa yang telah mereka (ABuYA-BM-red) sampaikan kepada pimpinan dewan dan anggota dewan lainnya.

Puluhan Massa yang tergabung dalam aliansi itu, meminta ketegasan dari pimpinan dewan sebagai lembaga pengawasan yang independen serta berintegritas.
Dalam audensi itu turut dihadiri oleh pihak Legislatif diantaranya, Ketua DPR Kabupaten Bener Meriah Mohd Saleh, Wakil Ketua I Tgk. Husnul, Wakil Ketua II Anwar, dan Anggota dewan lainnya seperti Edi Zulkifli, Syafri Kaharuddin, Andi Sastra, Baitul Hakim, Gumara, Darwinsyah, Falgunari, Herman Ramli, Zulham, Abu Bakar, Darussalam, Kasim, Zetmen, Junaidi, Suhaini, Muhammad, Salwani, Yuzmuha, Wen Kusumandana Mimija, dan Saiful Bahri.

Sementara dari pihak Eksekutif yang hadir, Plh Bupati Haily Yoga, Para Asisten I, II, dan III, serta beberapa kepala SKPK yang terkait.

Didalam gedung ruang audensi DPRK Bener Meriah, selaku juru bicara ABuYA-BM Munawir, meminta dan mendesak agar tuntutan yang mereka sampaikan harus dijelaskan secara rinci sebagaimana yang telah tertuang di dalam poin-poin tuntutan ABuYA-BM.

Bahkan, Bupati Sarkawi sendiri yang harus menjelaskannya dihadapan massa yang tergabung dalam Aliansi Bersama untuk Masyarakat Bener Meriah, sebut Munawir.

"Kita tetap mendesak DPRK Bener Meriah untuk menggunakan hak interpelasinya terhadap pemerintah daerah, agar mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah selama ini, sehingga menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat, termasuk tuntutan Pansus oleh pihak legislatif pada taman harmoni," kecam Munawir.

Pun demikian, Aliansi Bersama untuk Masyarakat Bener Meriah (ABuYA-BM) memberikan sebuah surat petisi kepada Pimpinan DPRK Bener Meriah Mohd Saleh, dan Anggota Dewan serta Plh Bupati Haily Yoga untuk di tandatangani.

Berhubung Bupati Sarkawi saat ini sedang cuti berobat, sehingga dari massapun menolak apa yang ingin disampaikan oleh Plh Bupati Haily Yoga kepada massa yang tergabung dalam aliansi itu. Sebab, tuntutan dari poin-poin yang mereka minta, bukan Plh Bupati Haily Yoga yang menerangkan, melainkan Bupati Sarkawi sendiri, pinta dari gabungan Aliansi itu.

Sementara itu, pimpinan DPRK Bener Meriah Mohd Saleh saat ditemui media ini diruang kerjanya menjelaskan, pada intinya audensi ABuYA-BM itu mereka meminta, wajib bertemu dengan Bupati Sarkawi untuk menyampaikan dari tuntutan Massa yang tergabung dalam aliansi tersebut, terang Mohd Saleh.

Memang, lanjut Saleh, Aliansi ABuYA-BM mendesak pimpinan DPRK Bener Meriah untuk membentuk Pansus dan hak Interpelasi. Nantinya, pimpinan dewan bersama anggota dewan lainnya akan melakukan rapat BAMUS (Badan Musyawarah) dan selanjutnya pembahasan pembentukan Pansus. Dan ini akan kita lakukan secepatnya, kata Saleh.

Hal sama juga disampaikan oleh Edi Zulkifli selaku Ketua Fraksi Gerakan Gabungan Nurani Nasional (FG-GNN), terkait tuntutan dari aliansi itu sah-sah saja. Justru dari itu, kita bisa menilai dan mengambil suatu kesimpulan dari salah satu kriteria yang ada pada pimpinan yaitu memberikan motivasi serta tanggung jawab sebagai pimpinan, dan mampu memberikan mentor bukan mandor, ujar Edi Zulkifli mengakhiri. (Das)
Komentar

Berita Terkini