Dalam ucapannya mulai dari memgalokasikan anggaran yang tidak jelas sampai dengan desakan kepada perusahaan untuk di cabut ijin apabila tidak memberikan kontribusi kepada Pemerintah dalam menangani Covid19.
Kami menilai,Anggota DPRD Komisi A cenderung kepada pencitraan semata,Seharusnya ditengah kegalauan masyarakat atas virus corona DPRD jangan hanya bermain di kata-kata saja.
Masyarakat membutuhkan langkah-langkah preventif agar masyarakat yang tinggal di wilayah Kab.Padang Lawas tidak terjangkit Virus Corona yang kian mengancam kesehatan masyarakat "ujar Sahala.
Lanjut Sahala,"Bagaimana mungkin Pemerintah bisa mencabut ijin perusahan sepanjang perusahaan tersebut memenuhi aturan hukum yang berlaku di Negara ini.
Disamping itu,DPRD Padang Lawas Komisi A tidak layak untuk menyampaikan hal tersebut,yang seyokyanya komisi B sebagai mitra kerja perusahaan atau perkebunan yang pantas untuk menyampaikan ini di hadapan halayak publik bukan kamisi A ,' ujarnya.
Tambahkan,"Kita tau bahwa prinsip-prinsip kerja Anggota DPR itu kolektif kolegial,akan tetapikan ada juga bidang yang lebih spesipik untuk membidanginya.
Tentu kami menganggap bahwa di situasi yang meresahkan ini ada indikasi bahwa,ada komisi yang mengambil kesempatan di tengah tengah kegelisahan masyarakat atas pandemi korona (covid 19).
Dan ini di sampaikan Anggota Komisi A beberapa wakru yang lalu kami lihat di media masa.
Untuk itu,kami meminta Jetua DPRD Palas agar menegur Anggota Komisi A yang bekerja tidak sesuai dengan tata tertip Anggota DPR.
Kalau juga ketua DPRD Palas periode 2019- 2024 ini tidak berani menegur komisi yang tidak bekerja sesuai tupoksinya, kami juga meragukan kemampuan ketua DPRD Palas, "ungkap ketua HIMMAH mengahiri".(A.S Siregar)
