-->

Tak Terima Nominal Ganti Rugi, Warga Kampung Baru Malah Di Cecar Selesaikan Ke Pengadilan.

harianfikiransumut.com - Dumai :  
Masyarakat RT.08 Sukamaju kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bukit Kapur, berharap agar tim apresial dapat meninjau kembali tentang nominal harga ganti rugi tanah, bangunan, serta konpensasi usaha yang terdampak pembangunan pelebaran jalan.

Hal tersebut sangat diharapkan oleh warga, karena nominal harga yang diterbitkan tim apresial dinilai belum sesuai dengan kondisi bangunan rumah dan usaha serta tanah yang terkena dampak dari pembangunan pelebaran jalan, 

Informsai diperoleh awak media, bahwa warga RT 08 Sukamaju kelurahan Kampung Baru tidak setuju dengan nominal harga yang diterbitkan oleh tim apresial.


Pasalnya saat dilakukan pertemuan antara warga dengan tim apresial dikantor Camat Bukit Kapur tanggal 12 / 03 / 2020 lalu,  setelah ditanda tangani berita acara tidak setuju, tiba – tiba oknum petugas dari BPN menanyakan langsung kepada warga yang tidak setuju.

Seperti halnya dikatakan Nursemi, bahwa rumah dan tempat usahanya yang terkena dampak pelebaran jalan ditanyai oleh oknum petugas BPN.

Saat itu oknum petugas BPN bertanya kepadanya, "ibu tidak setuju?, kemudian saya jawab tidak setuju, kata Nursemi  menjelaskan kepada awak media. 

Lanjut Nursemi. Ketika itu oknum petugas BPN tersebut malah mengatakan jika ibu tidak setuju, nanti “dipengadilan saja di selesaikan”. kata oknum petugas BPN tersebut terang Nursemi.


Menyikapi kalimat “Dipengadilan Saja Diselesaikan” sehingga menjadi bahan pertanyaan lagi, sebut Nursemi didampingi Wandi, Bambang dan Supartik mewakil warga yang terkena dampak pembangunan pelebaran jalan.

Lanjut warga, kami tidak ada perkara Perdata dan Pidana, kok kami dihadapkan kepengadilan,  Tanya warga tersebut dalam wawancaranya baru – baru ini dengan wartawan media.

Disebutkan, tanah dan bangunan tempat usaha kami yang terkena dampak pembangunan jalan, sudah tentu kami yang menjadi korban, kok malah dihadapkan ke pengadilan, bebernya dengan rasa heran dan bingung. 

Oleh karena itu, kami berharap tim apresial dapat meninjau kembali nominal harga yang telah diterbitkan tersebut.


Alasan yang mendasar penilaian warga secara cermat, bahwa nominal harga yang diterbitkan tim apresial belum sesuai, makanya kami tidak setuju, kata Mendi Sarmaulina Malau, Pasaribu dan juga Saragih.

Hingga berita ini di publikasikan , BPN pusat dan BPN Provinsi Riau serta BPN kota Dumai belum dapat di konfirmasi terkait masalah nominal harga yang diterbitkan tim apresial tersebut,  sehingga persoalan ini terus dimonitor oleh beberapa LSM dan wartawan. (RDS).
Komentar

Berita Terkini