harianfikiransumut.com - Marubun Jaya, Simalungun : Proyek PUPR Bina Marga Provinsi untuk penanganan jalan putus Tanah Jawa-Siantar di hentikan hampir satu bulan, tentunya menimbulkan banyak pertanyaan dari sejumlah kalangan.
Tokoh masyarakat Huta Bayuraja, Ruslan Purba mengungkapkan kekecewaannya dengan sikap tak kopertif Dinas PUPR Bina Marga Provinsi yang terkesan lamban. Senin (27/01/2020)
Ruslan Purba adalah Ketua Relawan KORDA Simalungun, di tim pemenangan ERAMAS beberapa waktu lalu, dirinya merasa kecewa dengan pengerjaan jalan putus Tanah Jawa-Siantar yang terbengkalai dan berlarut-larut, pasalnya sudah lebih setahun jalan itu putus," memang sudah di kerjakan pertengahan tahun 2019 namun hasil sampai detik ini belum juga selesai, bahkan nyaris di biarkan gantung begitu saja, ucap Ruslan
"kami sangat menyesalkan lambanya pengerjaan Dinas PUPR Bina Marga Provinsi, bahkan Infonya baru akan di tender ulang pertengahan tahun ini, tuturnya
"sementara boleh kita lihat di lapangan, banyak masyarakat, pengusaha, pegawai, anak pelajar, sudah sangat di rugikan, inikan akses vital masyarakat, jangan seolah-olah masalah ini dianggap sepele, "saya Ruslan Purba ketua tim relawan Gubernur Sumut, Bapak Edy Ramayadi Kabupaten Simalungun, merasa ikut bertanggung jawab, dan saya tak rela jika Bapak Edy Ramayadi di salahkan dalam hal jalan putus Tanah Jawa-Siantar itu, ungkap Ruslan Purba
"kami sebagai tokoh masyarakat tanah jawa dan sekitarnya, sangat mengkritisi kinerja pemerintah sumut, bukan kami benci tapi untuk mendorong penyelesaian yang lebih cepat, terkait putusnya jalan provinsi yang menghubungkan Sinatar-Tanah Jawa menuju Mandoge Asahan, karena pada intinya pemerintah provinsi yang bertanggung jawab memperbaiki akses jalan tersebut, kata Ruslan
Dari pantauan awak media ini, apa yang sampaikan Ruslan Purba ada benarnya, sejak bulan oktober 2018 jalan ini putus akibat banjir, namun hingga januari 2020 proses pengerjaannya belum juga rampung.
Itu artinya sudah lebih setahun masyarakat di 4 kecamatan, Kecamatan Tanah Jawa, Huta Bayuraja, Jawa Maraja Bahjambi dan Hatonduhan, ditambah masyarakat mandoge Asahan harus menanggung kerugian, parahnya sudah di kerjakan Dinas PUPR Bina Marga provinsi belum selesai sudah dihentikan, hal itu menimbulkan pertanyaan dari masyarakat ada apa dengan Pemerintah Sumut.
Perbincangan itu sering di lontarkan oleh masyarakat luas, mereka mempertanyakan kenerja dari Bapak Edy Ramayadi sebagai Gubernur Sumut saat ini. (SA)
