harianfikiransumut.com | Jawa Tongah - Simalungun : Penetapan perencanaan Pembangunan Desa, sesuai program Kemendes di bicarakan, di tengah Masyawarah Rencana Pembangunan Desa. Rapat Desa Di Nagori Jawa Tongah, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun di laksanakan di kantor desa. Selasa (07/01/2020)
Musyarawah Desa Jawa Tongah di Hadiri Camat Hatonduhan diwakili Sekcam Hutagaol, Babinkamtibnas, AKP RH Sianturi, Babinsa Lettu T. Napitupulu, Kepala Desa Jawa Tongah Fandy Rajagukguk, PDT Tumpak Situngkir ST, Pendamping lokal Adli Pasaribu S.sos, Ketua Maujana Jawa Tongah, UPT Dinas Kesahatan, Pendapatan dan Pertanian, Gamot Se-Nagori Jawa Tongah.
Dalam penjelasannya, Fandy Rajagukguk memberikan sambutan singkat, mengajak semua perangkat desa memberikan pelayanan terbaik untuk melayani masyarakat Jawa Tongah.
Sekcam Hatonduhan Hutagaol, memaparkan pembangun Desa, Kabupaten Dan Provinsi yang tetprogram sesuai rekomendasi yang di ajukan, desa dan kecamatan, untuk itu usulan bisa kita sampaikan saat Musrembang Kecamatan, Tuturnya.
Lebih jauh, Adli Pasaribu Pendamping lokal Desa, memberikan beberapa panjelasan tentang program Kemendes di hadapan Pangulu Jawa Tongah, dan perangakat desa yang hadir. Menurutnya, Penggunaan Dana Desa tak hanya terfokus dengan Infrastruktur saja, Kemendes melalui 4 program memberikan ruag kepada semua kepala Desa, 60% dana desa untuk Infrastruktur dan 40% nya untuk pemberdayaan, ucapnya
"4 program prioritas Kemendes sudah diatur di dalam Undang-undang Desa, sambung Adli, 1. PRUKADES, produk unggulan desa.
2. EMBUNG DESA, Untuk pembangunan Infrastruktur desa.
3. BUMDES, Badan Usaha Milik Desa
4. RAGA DESA, Sarana olah raga untuk desa.
Program itu sudah menjadi prioritas untuk meningkatkan Kemandirian desa, kami sudah sampaikan kapada kepala desa Jawa Tongah untuk membentuk tim kepengurusan Bumdes, sementara untuk pembangunan infrastruktur sudah kita sampaikan saat MUSDUS dan RKP beberapa waktu lalu, untuk memudahkan tentunya pangulu sudah memiliki RPJM yang di susun setiap Gamot di dusunnya, inilah acuan kita kedepan mengalokasikan Dana Desa, Kata Adli Pasaribu
Penjelasan Adli di pertegas PDT Tumpak Situngkir, Pemerintah desa memang harus memiliki BUMDES untuk meningkatkan PAD di Nagori, Pemberdayaan potensi masyarakat di titik beratkan pada SDM untuk menjadi nilai usaha juga kemandirian, semua itu berpulang kepada Nagori dalam menyusun perencanaannya. Kata Situngkir
Sebagai penopang, pengawasan pelaksanaan pembangunan Desa, Babinsa dan Babinkamtibnas berperan aktif, mengawal penggunaan dana desa, RH Sianturi, Babinkamtibnas, menekankan, pembangunan desa harus melihat skala prioritas, kebutuhan dan keinginan sesuai peruntukannya, semua boleh memberikan usulan, tapi semua usulan harus di pertimbangkan untuk kepentingan yang lebih mendesak, ucapnya
T. Napitupulu, Babinsa, juga mengajak semua pihak untuk ikut mengawasi pengerjaan dana desa, pemberdayaan masyarakat yang tadi di sampaikan harus menjadi nilai produktif untuk kemajuan Nagori Jawa Tongah. Ucapnya.
Lontaran usulan dan pendapat dari setiap dusun pada akhirnya pangululah yang memutuskan, lebih lanjut Musrembang Desa adalah perencanaan pembangunan untuk kemajuan di desa. (Sugianto aziz)
