|

Nagori Mekar Mulia Laksanakan Musrembang Desa, Meningkatkan Kapasitas dan Program Desa

harianfikiransumut.com | Mekar Mulia - Simalungun : Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG) tingkat desa, merupakan kegiatan tahunan, di laksanakan di setiap Nagori/Desa untuk melakukan penguatan perencanaan pembangunan desa kedepan. 

Musrembang desa di ikuti Camat, kepala Desa, Babinsa, Babinkamtibnas kepala-kepala Dusun, kepala sekolah, kepala Puskesmas, dinas UPTD, Maujanah, LPM, Kelompok Tani, PKK dan yayasan di Nagori  tetsebut.

Hal itulah yang di laksanakan Nagori Mekar Mulia, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, pelaksanaan Musrembang Desa Nagori Mekar Mulia di pimpin Pangulu Suhendri Spd. Camat Tanah Jawa Marolan Sidauruk tak hadir dan di wakilkan Sekcam, Babinsa dan beberapa Muspika Kecamatan, Kepala Puskes, seluruh Gamot, LPM dan Kepala Maujanah Nagori Mekar Mulia. selasa (07/01/2020)

Lebih jauh Hendri Menjelaskan, Kegitan Musrembang adalah lanjutkan dari Musdus kita kemarin, RKP yang sudah kita susun akan kita tuangkan menjadi bahan pembicaraan yang akan di P1kan, semua perencanaan sudah sesuai RPJM yang di sampaikan para Gamot, dalam rapat kita sebelumnya perencanaan pematangan proses kegiatan 2020 harus sudah terencana, ucap Pangulu Hendri

Lebih lanjut Hendri menandaskan, "Perencanaan pembangunan tahun 2020 tidak serta merta berfokus ke infrastruktur, namun pemberdayaan masyarakat, melalui Bumdes akan kita upayakan untuk peningkatan SDM, ekonomi masyarakat harus tumbuh baik, sejalan dengan kebutuhan yang sudah tetprogram, ujarnya. 

Terkait dengan permasalahan bantuan baik PKH, Rastra, BPJS, dan Bedah Rumah dan yang laiinya, Sekcam memberikan penjelasan, bahwa bentuk-bentuk bantuan yang di salurkan pemerintah pusat berdasarkan data, jika data yang sampaikan dari tahun ketahun tak berubah dan yang menerima bantuan sudah mapan kehidupannya, alangkah baiknya yang bersangkutan mau menyerahkan kartunya atau bantuannya kepada yang lebih berhak, untuk meminimalisir permasalahan di desa, Ujar Sekcam

Permasalahan mendasar yang di sampaikan UPTD Dinas pendapatan hampir sama dengan daerah lain, permasalahan tunggakan pajak dan kesalahan penulisan nama dan luas lahan di SPPT, hal ini yang sering menjadi problem para gamot saat meminta PPB kepada masyarakat.

Sementara dari Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Tanah Jawa menjelaskan, jaminan gratis buat ibu-ibu yang melakuan persalinan di Puskes, intruksi pengurangan BPJS gratis dari pusat, untuk wilayah Kecamatan Tanah Jawa, menurutnya,"hampir 20.000 lebih penerima BPJS gratis di Tanah Jawa sudah di nonaktifkan,  Kata Kapus Tanah Jawa. (Sugaianto Aziz)
Komentar

Berita Terkini