Menyikapi permasalahan tersebut diatas Ketua MPC Pemuda Pancasila Kab Pelalawan Jufri S kepada pihak Pemerintah Propinsi Riau bersama Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Karhutla untuk menindak tegas PT Adei Plantion dan jangan cuma masyarakat kecil yang dikorbankan.
Jufri mengatakan," Pak Gubernur Riau Syamsuar bersama Gakum, ini sudah yang kesekian kalinya terjadi di PT Adei Plantion Batang Nilo Kecil dan Telayap, kemaren lolos alias lari sekarang bagaimana, jangan mengorbankan masyarakat kecil lagi, " Katanya. Senin (09/09/2019)
Ia juga menegaskan untuk kali kedua ini apa mungkin masih bisa lolos dan lari lagi dari kasus yang serupa
" Apa bisa lari lagi ni? izinnya wajib di cabut karena tidak ada kontribusi terhadap masyarakat Pelelawan, hanya malapetaka dan bencana asap yang menyelimuti kami pada saat musim kemarau datang setiap tahunnya," Tegas Jufri.
Saat ini kami tunggu penegakan hukum untuk perusahaan yang merusak dan melanggar hukum tanpa pandang bulu, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) jangan hanya berlaku untuk masyrakat kecil bro, tutup Jufri mengakhiri. (Dana Sipayung)
