|

Diduga Ada Permainan, MPI Minta Penyidik Telusuri Lelang Jabatan di Pemprov Sumut

Foto : Misno Adi, Wakil Sekretaris DPN MPI.

harianfikiransumut.com - Langkat : Diduga ada permainan yang terindikasi kecurangan dalam penetapan calon pejabat eselon II di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam (seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama) di lingkungan Pemprov Sumut. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Masyarakata Pancasila Indonesia (MPI) meminta pihak penyidik Kejaksaan menelusuri dugaan tidak bersih dalam meloloskan pejabat eselon II Pemprovsu yang direkomendasikan ke Gubernur Sumatera Utara.

Karena terus menjadi perbincangan hangat di lingkungan Kantor Gubernur Sumut, dan Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, disebut-sebut telah menerima hasil seleksi dari Panitia Seleksi (Pansel) dalam mengusulkan nama-nama calon pejabat eselon II ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mendapat persetujuan.

Jadi, perlu ada keterbukaan, sehingga perbincangan itu bisa terjawab, apakah ada permainan kotor atau bersih. Hal itu dikatakan Misno Adi, selaku Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Nasional (DPN) MPI, Rabu (14/8/2019)

Misno Adi yang mantan Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) MPI Langkat menyebutkan, jika tidak ada dugaan kecurangan atau dugaan titipan yang ditangani Palsel Pemprov Sumut dalam lelang jabatan eselon II, mana mungkin menjadi perbincangan sumbang di lingkungan kantor Gubsu.

"Setidaknya ada semacam gebrakan yang dilakukan penyidik yang berkewenangan untuk menjawab perbincangan hangat itu. Meski setiap institusi atau Dinas telah memampangkan selogan perangi korupsi, pakai tanda tangan  kesepakatan tolak suap, KKN, itukan kulit, kalai isi dalam belum tentu seperti yang digaungkan", sebutnya.

Informasi di Kantor Gubsu beberapa waktu lalu, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Abdullah Khair Harahap, adalah yang membawa usulan calon nama-nama itu ke KASN, Selasa pada 30 Juli 2019. Di usulan 3 nama peraih nilai tertinggi per Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sudah dibubuhi tanda bintang oleh Gubernur terhadap calon pejabat eselon II yang dipilih.

Baik Gubernur Edy maupun Sekdaprov Sumut, R Sabrina, yang juga Ketua Pansel, belum memberi keterangan resmi soal kebenaran dari beredarnya nama-nama peraih nilai tertinggi seleksi itu.

Plt Kepala BKD Sumut, Abdullah Khair Harahap, yang sempat dikonfirmasi wartawan, menyebutkan, pengusulan nama ke KASN, hanya untuk tujuan rapat.(Belly)


Komentar

Berita Terkini