Masyarakat memperbincangkan dugaan ada permainan Masa proses lelang proyek kota Dumai sedang berlangsung tahap pengumuman. Tetapi setelah proses lelang berjalan dan ditayangkan Pokja kota Dumai sepertinya diduga sudah diatur bagi kontraktor yang akan dimenangkan, Kamis (11/07/2019).
Hal tersebut bukan tidak mungkin sebab berdasarkan informasi dirangkum awak media ini, Terbukti dari sistem lpse kota dumai ada beberapa perubahan ulang untuk pengumuman pemenang lelang, dan perubahan ini terjadi berkali kali, “ sudah tentu diduga ada pengaturan untuk pemenang”.
Info yang kami dapat sebut beberapa sumber dari masyarakat kota Dumai kepada awak media ini, yang namanya tidak mau dipublikasikan mengatakan ada kontraktor yang menurutnya administrasi lengkap namun tidak menang, dalam hal ini kontraktor ingin melaporkan pokja kepada jaksa Dumai agar Kabag penyedia barang dan jasa berinisial LH, untuk diperiksa.
” Hal sama yang terjadi kepada salah satu kontraktor Dumai yang ikut lelang SDN kota Dumai yang juga hasil dari pembuktian sudah lengkap, namun juga tidak dimenangkan dan diduga pemenangnya sudah diatur ” kata masyarakat Dumai yang namanya tidak mau dipublikasikan
Dalam hal ini ketua Hmi cabang Dumai Andi Qodri kepada beberapa media di dumai, menyampaikan tegas dengan menolak segala praktek Korupsi dan suap berkembang biak di Kota Dumai, pasalnya beberapa tahun terakhir, persentase tingkat korupsi terus meningkat dengan menyangkut nama beberapa petinggi daerah kota Dumai.
“akhir ini anggota POKJA kota dumai juga menjadi sorotan,diduga terimbas kasus dugaan suap yang sedang di dalami oleh pihak Reskrim Polres Kota dumai beberapa waktu yang lalu. Kasus tersebut di tunggu perkembangan Proses hukumnya oleh seluruh masyarakat khususnya HMI cabang Dumai, berada di zona kekuasaan yang paling banyak terindikasi suap, apa sebenarnya fungsi dan tugas anggota POKJA ” ungkapnya
Dugaan Suap yang terjadi ketika seseorang ingin mendapatkan proyek tentunya sudah menjadi rahasia umum, “stor sana stor sini sudah bukan lagi menjadi konsumsi sebagian orang, 10 persen bahkan lebih dana dari nilai proyek yang di inginkan harus di sediakan seseorang untuk menyuap seorang pemilik proyek”. Yang ujung-ujungnya membuat banyak fasilitas di kota Dumai di bangun tidak pada kapasitasnya.
” Birokrasi kita sudah sebegitu bobroknya, “suap yang kian sering terjadi di kalangan mafia proyek.” Yang tentunya memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang harusnya mendapatkan fasilitas memuaskan, sampai kapan negara kita harus seperti ini khususnya kota Dumai ” ujarnya
Ketua HMI lebih lanjut, Ia juga menambahkan, oleh karna itu perlu adanya kajian tentang fungsi dan tugas POKJA, serta kami HMI cabang Dumai meminta, kepolisian, Kejaksaan serta KPK, memeriksa Ketua POKJA kota Dumai, “karna dinilai terindikasi menerima dan melakukan suap”, dan apabila tidak ada tindakan tegas dari pihak berwenang, maka kami sebagai mahasiswa yang berfungsi menjagi agen of control, akan mengambil sikap terkait hal ini, tutupnya
Awak media ingin mengkonfirmasi kepada empat Pokja kota Dumai , namun satu pun tidak bisa dihubungi , Karena telpon seluler semua tidak aktif. (Tim/RDS/Duliater)
