Piagam penghargaan diterima oleh Bupati Langkat melalui Kepala Dinas PPKB dan PPA Kabupaten Langkat Hj Purnama Dewi Tarigan didampingi Ketua Gugus Tugas KLA Langkat, Mariona, yang diserahkan langsung oleh Menteri PPPA RI Yohana Susana Yembise. Penghargaan ini diberikan Kementrian PPPA RI, guna mendorong pemerintah daerah memenuhi kebutuhan anak Indonesia, serta mempercepat pencapaian Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030.
Kadis PPKB dan PPA Langkat, menerangkan, terdapat 432 kabupaten/kota se Indonesia, mengikuti proses penilaian KLA ini. Namun hanya 247 kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan KLA pada empat kategori yaitu Utama, Nindya, Madya dan Pratama.
Untuk Langkat sendiri, mendapatkan kategori Pratama, atas kepedulian dan komitmen dari Pemkab Langkat bersama Lembaga, dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
“Allhamdulilah Langkat termasuk kabupaten yang mendapatkan KLA dari 247 kabupaten/kota tersebut. Hal ini dapat kita raih, atas dukungan serta bimbingan penuh dari Bupati, yang selalu memberikan motivasi dan semangat, untuk selalu memperhatikan hak anak Langkat,”terangnya saat ditemui di Ruang Kerjanya, Jum,at (26/7/2019).
Pada malam penghargaan tersebut, lanjut Kadis PPKB dan PPA Langkat, kebanggaan juga datang dari salah satu Putra Langkat yang tergabung dalam Forum Anak kabupaten Langkat, terpilih mengikuti forum Anak Tingkat Nasional atas nama Muhammad Nur Fadillah dari MAN 2 Langkat, yang mendapat fasilitas dari Dinas PPKB Dan PPA Provsu dan Kemen PPPA RI.
“Terdapat dapat 10 anak yang terpilih dari Sumut, salah satunya putra Langkat. Atas keberhasilan ini semua, kami mengucapkan terima kasih kepada Gugus tugas KLA, seluruh OPD Pemkab Langkat, lembaga dan dunia usaha yang peduli terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan anak Langkat,” sebutnya.
Sembari menjelaskan, juga terdapat penghargaan untuk kategori Penguatan partisipasi anak, Pemenuhan hak pengasuhan anak melalui PUSPAGA, Penciptaan ruang bermain ramah anak, Perwujudan pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan khususnya di Puskesmas dan Perwujudan sekolah ramah anak di semua jenjang, pada malam penganugrahan itu.
Sebelumnya pada malam penghargaan tersebut, Mentri Yohana Yembise, memberikan apresiasi besar atas kerja keras pemerintah daerah yang bekerjasama dengan stakeholder lainnya, serta melibatkan masyarakat, media dan dunia usaha untuk mewujudkan upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak.
Sembari mengiatkan saat ini, isu anak menjadi hal penting karena berdasarkan UU No: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar.
“Pemerintah daerah tidak perlu takut melaksanakan komitmen melalui berbagai kebijakan, program, kegiatan dan anggaran untuk urusan perempuan dan anak karena anak merupakan investasi ke depan, sesuai dengan komitmen PBB melalui SDGs, bahwa anak-anak akan menjadi generasi penerus masa depan bangsa,”ujarnya.(Belly.)
