Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara V.M. Ambar Wahyuni mengumumkan itu pada saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2018 kepada Wali Kota Padangsidimpuan, Irsan Efendi Nasution dan Ketua DPRD Taty Aryani Tambunan di Medan, Rabu (8/5).
“Ada permasalahan di Belanja Barang dan Belanja Modal yang belum terselesaikan,” kata Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, menyinggung kenapa Pemko Padangsidimpuan belum bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dijelaskannya, setiap menemukan permasalahan di daerah, pihaknya merekomendasi agar dilakukan perbaikan, BPK juga terbuka untuk berkoordinasi menyelesaikan permasalahan dan mewujudkan pemerintahan yang baik bersama pemerintah daerah se Sumut.
Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution berterimakasih atas kerja keras seluruh tim BPK RI Perwakilan Sumut yang berhari-hari lamanya mengaudit dan memeriksa LKPD Pemko Padangsidimpuan tahun anggaran 2018.
“Maafkan saya yang belum mampu menuntaskan permasalahan yang direkomendasi BPK agar segera diperbaiki. Saya tidak ingin beralasan bahwa 2018 itu tahun transisi kepemimpinan dan saya baru dilantik jelang akhir tahun. Itu tanggung jawab saya sepenuhnya sebut walikota padangsidimpuan.
Kepada pimpinan dan segenap jajaran BPK Perwakilan Sumut, WaliKota Padang Sidimpuan memohon agar kerjasama kedua pihak terus ditingkatkan. “Mohon bimbing dan bantu kami mewujudkan pemerintahan Kota Padangsidimpuan yang terbaik, terbuka, terbersih dan taat azas.
Senada juga dikatakan Ketua DPRD Padangsidimpuan Taty Aryani Tambunan Legislatif turut bertanggungjawab atas masalah yang timbul di tahun 2018, Demikian juga belum tuntasnya permasalahan tersebut meski telah direkomendasi BPK untuk diperbaiki.
“Satu dari tiga tupoksi kami adalah pengawasan, Muncul dan belum selesainya masalah di tahun anggaran 2018, tidak lepas dari kelalaian pengawasan Tahun 2019, kami siap berjuang bersama eksekutif menargetkan opini WTP dari BPK,” sebut Ketua DPRD kota Padangsidimpuan Taty Aryani kepada media...Ahmad hakim.
