"Namun yang terjadi di Pakpak Bharat, sampai saat ini belum ada pengrajin yang sudah dapat mengembangkan usahanya, sementara anggaran yang dikucurkan bersumber dari APBD Pakpak Bharat untuk mengembangkan Dekranasda cukup besar. Tetapi sangat berbanding terbalik dengan apa yang dihasilkan sampai saat ini", ungkap Bupati LSM Lira, Besri Anjuan Berutu.
Menurut Bupati LSM Lira Pakpak Bharat ini, seharusnya ada keseimbangan setiap anggaran yang dikeluarkan.
"Dana Dekranasda untuk tahun 2018 lumayan besar namun hasilnya untuk Kabupaten Pakpak Bharat tidak ada, dan itu namanya hanya menghambur-hamburkan uang," ujar Besri Berutu.
Mengenai hal tersebut, saat dikonfirmasi Hans Panggabean selaku Kasie Ekonomi Kreaktif dinas Koperasi Pakpak Bharat di ruang kerjanya, Rabu (08/05) mengatakan dana untuk Dekranasda Tahun 2018 sekitar Rp. 234.000.000,00.
Di tanya kegunaan jumlah uang Sekitar Rp. 234.000.000,00 tersebut, Hans menjelaskan kalau anggaran tersebut digunakan untuk dana monitoring ke para pengrajin di daerah ini (Pakpak Bharat - red), serta dana pembinaan dan juga dana pameran.
“Lebih banyak dana itu terpakai untuk pameran, contohnya pameran di Jakarta. Jadi kita memerlukan cost yang cukup besar", ujar Hans.
Bupati LSM Lira mengharapkan penegak hukum agar mengusutnya. Besarnya anggaran yang telah dihabiskan Dekranasda di tahun 2018 tidak sesuai dengan fakta di lapangan. (Edi)
