Kasus besar yang lagi hangat di publik Riau dan anggota DPRD ini sangat serius, sampai akhirnya membuat sebuah tim kecil gabungan antara Komisi III dan Komisi IV yang membidanginya.
Namun dia meminta kepada komisi III jangan Sinar Mas saja yang di audit PSDH-nya, PT RAPP juga! karna kedua perusahaan ini tidak dipungkiri lagi salah satu pembuat masalah hutan di riau. Apalagi untuk kita ketahui di kasus monitoring PT. RAPP adalah perusahaan yang di duga tidak beres membayar PSDH-nya, Ungkap Sugianto.
“Ini masalah sangat serius, saya mengapresiasi Komisi III yang telah serius tangani masalah ini. Namun itu perlu lebih didalami, sebab ini kasus besar. Bila dugaan pengemplangan PSDH ini benar, bahkan bisa berujung pidana seperti pernyataan Asri di media Online,” Ujar Sugianto.
Bukan cuma Sinar Mas Group saja yang di duga mengemplang PSDH, namun PT. RAPP juga patut di duga menggelapkan pajak PSDH. Banyak kesalahan perusahaan yang harus ditangani oleh DPRD Riau seperti kasus gambut yang sempat ribut/heboh tahun lalu. Ternyata hanya gertak sambal saja dari Kementrian LHK RI, karna setelah diam sampai sekarang perusahaan tetap juga menanam kembali? apakah seperti itu yang di nyatakan kawasan lindung gambut!?
Kemudian belum lagi masalah areal yang di duga Kawasan Hutan Lindung TNTN sebagai hutan penyangga di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan juga di garap oleh perusahaan bubur kertas terbesar di asia tenggara PT. RAPP fantastik diduga luasnya mencapai lebih 4000 Ha dan juga areal APL yang ada di Desa Sering, Kecamatan Pelalawan yang seharusnya di tanam kebun warga bekas dari PT. Langgam Inti Hibrindo inipun di tanami akasia oleh anak perusahaan atau mitra PT RAPP, Ungkap Sugianto.
Jadi untuk diketahui, saya juga meminta kepada komisi III, tidak hanya Sinar Mas Group saja yang di audit PSDH-nya, PT RAPP juga, Ujarnya. (Duliater/rls)
Sumber: H. Sugianto,. SH, Anggota DPRD Riau, Fraksi PKB
