LANGKAT

OLAHRAGA

DAERAH

Plt. Bupati Alfedri : Pelayanan Publik Harus Cepat dan Mudah.

Selasa, 12 Maret 2019 | 23.44 WIB
Kali Dibaca |

Sebarkan:
harianfikiransumut.com- Siak : Untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan hasil usulan Musrenbang Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Siak melaksanakan Forum Perangkat Daerah Tahun 2019 di Kantor Bupati Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Senin pagi (11/03/19).

Forum yang turut dihadiri Ketua dan Anggota DPRD, serta seluruh pimpinan OPD dan camat tersebut, juga dimaksudkan untuk menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan, berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah.

Perbaikan sektor pelayanan publik menjadi sorotan utama Plt Bupati Siak H Alfedri. Menurut dia, pelayanan publik harus cepat, mudah, dan murah.

Meskipun sudah banyak inovasi yang dilakukan, pemerintah daerah dalam melayani kebutuhan masyarakat harus terus berbenah, karena tuntutan pelayanan publik  semakin tinggi.

"Sudah menjadi tugas kita selaku pelayan masyarakat untuk terus berinovasi tiada henti memenuhi tuntutan publik yang semakin berkembang," kata Alfedri.

Misalnya kata dia terkait pelayanan administrasi kependudukan, Alfedri tidak ingin masyarakat harus repot-repot datang ke kantor Dinas Kependudukan. Urusan itu sebutnya cukup diselesaika di Kantor Camat, selanjutnya petugas pelayanan kantor kecamatan melanjutkan pengantaran berkas tersebut ke dinas terkait.

"Kasihan kalau masyarakat kita harus datang jauh-jauh ke ibukota kabupaten hanya untuk keperluan pengurusan KTP saja. Cukup staf UPTD atau kantor camat yang mengantar, kalau tidak ada anggaran usulkan di APBD Perubahan untuk biaya perjalanan dinasnya," pinta Alfedri kepada jajarannya.

Selain tuntutan perbaikan pelayanan publik, pekerjaan rumah lainnya yang disorot Alfedri adalah belum meratanya fasilitas pendidikan, yang menjadi kendala Program Wajib Belajar 12 Tahun. Tantangan lainnya kata dia, lembaga sekolah SMA saat ini telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Karena itu dia meminta OPD terkait selalu bekerjasama dengan pemerintah provinsi untuk mengupayakan agar akses penerimaan masuk sekolah bagi calon siswa dipermudah.

“Kita berharap tahun 2020 nanti sudah tidak ada lagi yang namanya uang muka masuk sekolah di Kabupaten Siak, itu harga mati,” tegasnya.

Pemerintah kata dia juga sudah mempersiapkan program bantuan untuk menjamin agar siswa bisa melanjutkan wajib belajar hingga tuntas sampai 12 tahun, misalnya dengan hadirnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu birokrat yang juga mantan Kepala Sekolah di Kecamatan Minas itu menegaskan, fasilitas pendukung di lembaga-lembaga pendidikan seperti misalnya toilet sekolah harus layak dan bersih. Ia juga minta jumlah ketersediaan toilet di sekolah harus sebanding jumlah murid.

“Saya sering menjumpai toilet sekolah yang tidak layak, ini untuk kenyamanan generasi masa depan kita dalam menuntut ilmu. Tolong hal ini menjadi prioritas,” pintanya.

Alfedri juga prihatin dengan masih rendahnya minat baca dan menulis Di Kabupaten Siak, untuk itu program literasi harus menjadi program prioritas.

"Soal literasi saya minta instansi terkait mensosialisasikan dengan mengembangkan perpustakaan mulai dari tingkat kampung hingga ditingkat kabupaten," kata dia.

Selain itu bidang infrastruktur juga menjadi salah satu program prioritas Pemkab Siak kedepan, terutama melanjutkan jalan poros desa yang masih belum selesai.

"Melanjutkan upaya pembangunan infrastruktur, terutama ke wilayah pertanian, kawasan industri, jalan nasional dan jalan menuju destinasi pariwisata jadi salah satu perhatian utama kita kedepan," sebut Alfedri.

Lebih kurang 60 menit Alfedri menyampaikan panjang lebar arahan kepada jajarannya, untuk menjadi catatan masing-masing OPD dilingkungan Pemkab Siak.

Selain soal pelayanan publik, fasilitas pendidikan dan infrastruktur, beberapa sektor pembangunan lain yang menjadi sorotan Alfedri, diantaranya pembenahan disektor pertanian, perkebunan, lingkungan, kesehatan, percepatan pelaksanaan kawasan industri Tanjung Buton, dan skema Single Salary Sistem Pegawai Negeri Sipil.(Amir/Duliater/rls)

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru