Takengon : Sungguh sangat naif, dimana para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah (DPRK) merasa naif dan enggan untuk berbicara. Hal ini membuktikan, saat masyarakat melakukan aksi terkait perihal Qanun Aceh, di gedung DPRK setempat pada Kamis 14 Mei 2019 kemarin.
Ironisna lagi, saat pimpinan lembaga tersebut menjumpai masyarakat yang melakukan aksi, pimpinan lembaga tersebut tampak kelabakan dan merasa bingung dalam menjelaskan persoalan yang lagi di tuntut oleh para aksi perihal qanun Aceh. Seakan - akan para pimpinan lembaga itu jelas tidak menguasai pokok permasalahan, sehingga pertanyaan yang di gelontorkan oleh para aksi itu, kembali di lemparkan oleh pimpinan dewan kepada anggota dewan yang lain, sehingga membuat para aksi orasi tersebut di buat bingung, jelas Mulyadi pada media ini Jumat (15/3).
"Jelas ini mencerminkan bila pimpinan lembaga yang ada di DPRK Aceh Tengah itu, tidak memiliki integritas dan profesionalitasnya dalam memangku jabatan sebagai pimpinan lembaga maupun anggota dewan di lembaga legislatif tersebut," kecam Mulyadi.
Untuk itu, Mulyadi selaku Ketua GMNI Aceh Tengah menyarankan, agar pimpinan dewan lebih sering melakukan pelatihan publik speaking, agar nantinya jikalau terpilih lagi di priode berikutnya sudah mampu berbicara dalam menghadapi masyarakatnya, imbuhnya.
"Jangan - jangan nantinya mereka pikir publick speaking ini berupa bagi - bagi tanah atau pembagian jam kerja, ada yang mendapat piket malam dan ada yang mendapat piket siang. Masih dalam dugaan saya, namun untuk itu saya menyarankan agar pimpinan DPRK Aceh Tengah harus banyak ikut pelatihan leadership dan publik speaking," cetus Mulyadi dengan nada kesal.
Apalagi, jika kita tanya soal kinerja yang sudah mereka kerjakan empat tahun belakangan ini, jangankan untuk membuat Qanun saja, untuk merancangnya saja saya rasa belum mapan dan sama sekali belum pernah ada yang membuahkan hasil. Namun tak ayal, bila pimpinan dewan kita begitu adanya, tambahnya.
"Saya juga berharap kepada masarakat untuk tidak lagi memilih pimpinan dan anggota dewan seperti kriteria dan karakter tersebut. Untuk itu, pada 17 April 2019 nanti, agar masyarakat Aceh Tengah khususnya saat memilih, dapat cerdas serta memahami mana dewan untuk DPRK Aceh Tengah yang layak untuk di pilih," sebut Mulyadi. (das)
