Dikesempatan itu, Wabup mengatakan rakor ini dilaksanakn sebagai upaya Pemerintah Daerah dan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengoptimalkan upaya-upaya pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintah desa yang bersifat preventif dan persuasif.
“Saya berharap, dengan keberadaannya TP4D di Labura, para kepala desa agar dapat meminta pendapat hukum terhadap hal-hal penyelenggaraan tugas yang dirasa ragu baik mengenai perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa”, tegas Wabup.
Dikatakannya, Kepala desa harus memiliki wawasan kelola administrasi yang baik, karena besarnya dana desa yang dikucurkan melebihi satu milyar, bila tidak di kelola dengan baik dan benar, sudah pasti jauh dari sasaran yang di harapkan.
“Untuk itu, saya minta supaya kepala desa proaktif dan serius dalam pertemuan ini, bila ada yang kurang jelas, pertanyakan”, pungkas Dwi.
Acara di lanjutkan dengan penyerahan plakat kepada Kejari Setyo Pranoto atas penganugrahan Penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu atas Pendamping TP4D Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, dan dilanjutkan dengan swaphoto bersama OPD dan Kepala desa.( Slm )
