Bahkan, lanjut Mulyadi, "GMNI meminta Sekretariat Dewan untuk segera melaporkan secara berkala kepada publik tentang apa saja hasil dari kunjungan kerja para dewan ke Bandung itu, sekaligus apa tindak lanjut dari kegiatan itu, karena hal ini menyangkut penggunaan dana publik yang harus transparansi," kecamnya.
Selain itu, tambah Mulyadi, "kunjungan ke kota-kota besar yang dilakukan oleh anggota DPRK Aceh Tengah selalu mengkambing hitamkan peran dan fungsi anggota DPRK sendiri , padahal secara kuantitas program legislatif yang dihasilkan sangat minim sama sekali," terangnya.
Di lain sisi, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Aceh Tengah, Mulyadi mempertanyakan, "apakah ada pembuatan satu Qanun yang di hasilkan setelah dilakukan kungker atau Bimtek di luar daerah itu.? Apabila tidak ada hasil yang jelas yang di bawa ke daerah setelah bimtek atau kungker ini, jadi percuma saja kunker itu dilakukan. Bahkan terkesan hanya menghabiskan anggaran saja di mata publik," tandas Mulyadi.
Tak ayal, bila kunjungan keluar daerah yang dilakukan oleh anggota DPRK sering melibatkan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi, misalnya sering melibatkan pegawai honorer ini juga sering menjadi perbincangan masyarakat," imbuhnya.
"Kami juga meminta kepada Bapak Bupati Aceh Tengah Drs Shabela Abubakar, untuk mengevaluasi Sekretaris Dewan (SEKWAN) DPRK Aceh Tengah, sehingga perlu bagi kami sebagai Mahasiwa dan rakyat aceh tengah, mengetahui apa saja agenda dewan ke bandung dan berapa biaya yang di habiskan untuk sekali Kunjungan Kerja (Kungker) ke Luar daerah itu," sebut Mulyadi.
Jelas, ini sebuah dilematika dan permasalahan yang harus segera di tangggapi Pemerintah Daerah. Justru ini juga menjadi pertanyaan penting kepada pemerintah daerah maupun anggota dewan. "Apa tanggapan para petinggi rakyat yang ada di Kabupaten Aceh Tengah saat ini, ketika petani yang ada di Gayo saat dalam posisi paceklik dan menjerit ekonomi.?" tanya Mulyadi dengan nada kesal. (DS)
