harianfikiransumut.com - Tanjung Morawa : Direktur Eksekutif DPP GRIB (Gerakan Indonesia Bersih) Romi Makmur Rangkuti Meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk memeriksa harta kekayaan Kepala Desa se-Kabupaten Deliserdang khususnya di Kecamatan Tanjungmorawa yang patut diduga hasil kekayaannya kian bertambah setelah adanya ADD tiap - tiap Desa yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat miliyaran rupiah mulai tahun 2015.
Hal itu dikatakan Romi makmur Rangkuti Direktur Exekutife DPP gerakan Indonesia Bersih (GRIB) ketika berada di Tanjungmorawa kepada wartawan Senin, (7/1).Romi menambahkan bahwa dugaan penyelewengan ADD hampir disetiap satu titik kegiatan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan jutaan rupiah,baik itu pekerjaan pembuatan paving block gang,betonisasi,pembangunan drinase,jembatan dan lain sebagainya.
" Tak tanggung - tanggung,dugaan korupsi oknum Kepala Desa hingga bisa membeli kendaraan roda empat (mobil).Padahal menurut daftar gaji yang diterima Kepala Desa setiap bulannya hanya 3 juta lebih,dan dugaan itu muncul ketika Para Kepala Desa tidak lagi menggunakan kendaraan dinas jenis sepeda motor merek S dan J setiap adanya kegiatan di Desa maupun di Kecamatan " , Tutur nya.
Masih Direktur Eksekutif DPP GRIB Romi Makmur Rangkuti perlunya pihak KPK RI memeriksa hasil kekayaan oknum Kepala Desa ketika usai dilantik oleh Bupati hingga tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat dari mana hasil kekayaan yang didapat.Disisi lain bahwa kendaraan dinas jenis sepeda motor yang masih digunakan oleh oknum Kepala Desa bisa jadi tidak pernah membayar pajak kendaraannya,dan menurut hasil pantauan selama ini hanya beberapa orang Kepala Desa yang masih memakai kendaraan dinas roda dua tersebut.(RM)
Teks foto : Direktur Eksekutif DPP GRIB (Gerakan Indonesia Bersih) Romi Makmur Rangkuti usai diwawancarai oleh wartawan Senin, (7/1).
