Sejumlah Organisasi Kampus di Malut Deklarasikan Dukungan Kepada Polri Soal Kamtibmas

Ternate - harianfikiransumut.com : Sejumlah Organisasi gabungan dari berbagai kampus di Maluku Utara mendeklarasikan dukungan kepada Polri dalam mengamankan situasi Kamtibmas Jelang Pilpres dan Pileg 2019 mendatang bertempat di instana cafe pada Jumat (14/9/2018).

Turut hadir dalam deklarasi tersebut adalah Ketua gerakan mahasiswa nasional Indonesia (GMNI) Yayat, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bahrun Mustafa, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), BEM Unkhair dan BEM Fekom Dema Ptai Malut.

Ketua GMNI Yayat Usai deklarasi Kepada Wartawan mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Porli dalam menjaga kamtibmas ini merupakan bagian dari itikad baik kami sebagai anak negeri moloku kieraha untuk turut menjaga bangsa dan negara.

Selain itu, untuk merespon berbagai isu sara jelang hajatan demokrasi pemilihan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) tahun 2019 mendatang, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat di seluruh kabupaten Kota Maluku Utara jangan terpengaru dengan isu atau informasi Hoax. Sebab akhir-akhir ini banyak informasi Hoax yang sengaja disebar untuk memperpecah bela bangsa dan ras serta agama.

Sementara Ketua PMII Bahrun Mustofa pada kesempatan itu mengatakan, dukungan kami terhadap polri adalah bagian turut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Maluku Utara.

Bahrun menuturkan, selain dukungan kami pun mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan adanya issu negatif menjelang pileng dan pilpres 2019 serta dinamika poltik pilkada Malut yang dapat merugikan masyarakat Maluku Utara.

"Saya mengajak masyarakat Maluku Utara untuk tidak terprovokasi oleh isu politik yang memecah bela persatuan dan kesatuan. dan keharmonisan Maluku Utara yang sudah kondustif saat ini,"Ungkapnya.

Ia menambahkan, langka polri dalam menjaga setuasi rasa aman menjelang keputusan sengketa pilkada melalui sidang MK di Jakarta ini terus di tingkatkan.
mengingat dinamika poltik sangat rentah muncul isu negatif yang dapat membunturkan sesama masyarakat.

"Ini dilakukan bentuk pertimbangan sebagai daerah Maluku Utara yang punya pengalaman konflik tahun 1999 yang sangat mudah menggiring masyarakat ke dalam isu sara untuk kepentingan elit atau segelintir kelompok kecil yang tidak bertanggung jawab,"Tegas Bahrun yang juga mantan BEM Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unkhair Ternate.(yasim)
Komentar

Berita Terkini