Direncanakan dalam pembelian mobil dinas untuk Bupati Aceh Tengah Drs. Shabela Abubakar, yaitu mobil penjelajah Toyota Land Cruiser Prado yang berkisar harganya mencapai Rp 1 miliar lebih, tak ingin kalah dalam bergaya sang Wakil Bupati juga akan direncanakan membeli mobil MPV premium, yaitu Toyota Harrier yang juga harganya di atas Rp 1 miliar lebih.
Terkait perencanaan pembelian mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati, LSM Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko), angkat bicara dan memberi sorotan tajam, dikarenakan belum tepat waktu. Ironisnya lagi, dalam pengadaan kendaraan dinas itu jelas akan membebani anggaran daerah tentunya, yang menghabiskan anggaran daerah mencapai Rp 2,5 miliar lebih.
LSM Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko) menyatakan, "Kiranya Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, dapat menunda keinginan membeli mobil dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati. Tak ayal, bila nantinya anggaran untuk pembelian mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati itu, jelas akan diusul kembali pada APBK-Perubahan 2018,” ujar Maharadi selaku Koordinator Jang-Ko melalui siaran persnya yang diterima pada Selasa (4/9/2018).
Lebih rinci ia menjelaskan, pengadaan mobil dinas baru itu belum tepat dilakukan untuk tahun ini. Pasalnya, usulan anggaran perubahan yang seharusnya digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan riil serta memberikan dampak atas peningkatan ekonomi masyarakat Aceh Tengah khususnya.
"Sementara dalam penggunaan anggaran perubahan tahun ini ternyata lebih banyak untuk kegiatan rutin, seperti perjalanan dinas, belanja barang habis pakai, serta kegiatan yang sudah dilaksanakan", terangnya.
Justru oleh karena itu, kita sangat menyayangkan bila pengusulan dalam anggaran perubahan nantinya, lebih banyak untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan pembangunan dan peningkatan perekonomian yang menyentuh masyarakat.
“Dengan situasi saat ini, dimana masyarakat sedang terjepit ekonomi, dikarenakan kopi saat ini belum panen. Justru itu, sangat tidak apik bila Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah mengusulkan pembelian mobil dinas baru, lebih-lebih Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah bergantung pada APBK, dikarenakan Aceh Tengah tidak ada dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2018 ini.
Dikatakan, dengan anggaran yang terbatas, semestinya Pemkab Aceh Tengah memprioritaskan yang lebih penting. “Apalagi, pemerintahan Shabela-Firdaus di tahun pertama ini, belum jelas arah program dalam membangun daerah,” sebut Maharadi.
Dia menambahkan, melihat situasi terkini, program Shabela-Firdaus (Shafda) masih bertolak belakang dengan semangat pemerintah yang baik dan bersih. “Seharusnya, pemerintahan Shafda dapat memenuhi janji-janji kampanyenya serta mendorong pemerintah yang bersih dan bebas korupsi,” pungkas Koordinator LSM Jang-Ko ini.
Disisi lain, Kabag Umum Setdakab Aceh Tengah, Izzu, ketika dimintai tanggapannya soal pembelian mobil dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati, ia menyebutkan, "Kendaraan dinas yang digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati saat ini, sudah berusia lima tahun atau dibeli pada tahun 2013 lalu, sehingga wajar saja di tahun ini pengadaan pembelian mobil dinas baru itu dilakukan, terang izzu mengakhiri. (Dasa)
