LANGKAT

OLAHRAGA

DAERAH

650 Personil Gabungan TNI-Polri Terjunkan Semulasi Pengamanan Konflik Di Ternate

Kamis, 06 September 2018 | 07.53 WIB
Kali Dibaca |

Sebarkan:

Ternate - harianfikiransumut : Sebanyak 650 personil gabungan baik itu unsur TNI, Polri, Satpol- PP, SAR, BNPB, Damkar di terjunkan Rabu (5/9/2018) melakukan simulasi pengamanan konflik.

Sumulasi pengamanan konflik yang di gelar tepatnya depan eks kantor wali kota Ternate berjalan lancar dan marsekal pratama (Marsma) TNI Gustaf Brugman (Danpuslat TNI).

Pantauan harianfikiran sumut.com metode yang di peragakan pada simulasi tersebut terdapat dua pihak antara pro dan kontrak terhadap hasil keputusan pilkada oleh Komisi pemilihan Umum (KPU). Kedua massa itu
dikendalikan sehingga penimbulan situasi dilakukan secara mendadak dan tempat secara acak sehingga diharapkan tiap-tiap bagian mengerti tugas dan tahapan pengambilan keputusan serta penerapan prosedur standar penanganan dengan mengedepankan aspek keselamatan dan mengantisipasi jatuhnya korban dari kedua belah pihak.

Marsma TNI Gustaf Brugman usai kegiatan menuturkan,simulasi yang dilakukan ini dalam rangka melatih personil menghadapi konflik sosial jika terjadi di Maluku Utara.

Selain itu Kata Gustaf, Simulasi konflik yang dilakukan kali ini diambil salah satunya karena ketidakpuasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), ini diantisipasi terjadinya konflik sosial.

"Saya yang mengecek latihan ini untuk mereka berlatih dalam penanganan persoalan konflik sosial yang terjadi saat ini, kami tentunya hanya membantu tapi penanganan hukumnya tetap dari pihak kepolisian,”ujarnya.

Gustaf menambahkan, Latihan ini juga diamantkan dalam undang-undang TNI 34. Dimana, dalam undang-undang tentang konflik sosial itu terdapat UU nomor 7 telah disebutkan bahwa pemerintah daerah boleh meminta kepada TNI untuk membantu mengatasi konflik tersebut.

"Tiap-tiap kodam mempunyai rencana latihan masing-masing. karena Maluku Utara pernah terjadinya konflik maka diambil dalam latihan ini konflik sosial,"Ungkapnya.

Gustaf juga menyatakan, di Malut sendiri sesuai tuntutan kodam untuk mempunyai kesiapan. Antisipasi ini sewaktu-waktu apabila di minta pemda maka pihak TNI siap dalam kondisi konflik apapun terjadi.

"Semulasi ini di peragakan ada pro dan kontrak yang protes atas hasil keputusan Komisi pemilihan umum (KPU) terhadap pemilihan kepala,"Terangnya.(yasim)

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru