Kecenderungan ini selalu terjadi pada setiap tahun, maka, agar masyarakat terlindungi dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut, ketua DPD Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Binjai, Muhri Fauzi Hafiz, melalui pesan WhatsApp kepada fiksum, Rabu (23/5/2018)
Ia meminta kepada jajaran pemerintah daerah untuk melakukan kordinasi dengan majelis ulama Indonesia atau MUI melakukan monitoring dan pilindungan terhadap produk makanan/minuman halal.
Tidak kalah penting dengan masa uji berlaku makanan, soal kehalalan produk makanan/minuman juga bernilai urgensi yang harus dilindungi oleh pemerintah baik pusat dan daerah sehingga hak-hak Masyarakat terlindungi.
Menurut anggota DPRD Sumut asal daerah pemilihan kabupaten Langkat dan kota Binjai, selama ini dirinya mengamati soal sertifikasi produk halal agak sedikit diabaikan.
Padahal kehalalan suatu produk merupakan satu kebutuhan bagi masyarakat muslim dalam menjalankan ibadah menurut ajaran agama Islam.
Momentum bulan suci Ramadhan ini sangatlah tepat jika pemerintah daerah memfasilitasi lembaga keagamaan seperti MUI melakukan monitoring bersama pihak kepolisian dan instansi lainnya terkait produk halal di daerah.(01)
