Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman yang berfungsi sebagai koordinator dan sinkronisator Kementerian/Lembaga terkait dengan sigap kembali meninjau lokasi yang sebelumnya juga telah membentuk Komite Nasional Geopark Indonesia (Adhoc) yang dikoordinasikan Kemenko Maritim.
“Ini lebih sangat mempermudah apabila ada masalah akan kita pecahkan secara bersama-sama sampai selesai, "kami dari Kemenko Maritim akan lebih mudah untuk mengundang semua pihak yang terkait ( Red ) " di mana letak masalahnya akan kita selesaikan, jadi jelas ini tugas siapa dan wewenang siapa,” kata Deputi Bidang SDA, Iptek dan Budaya Maritim Safri Burhanudin, seperti dikutip dalam rilis Humas Biro Informasi dan Hukum Kemenko Kemaritiman, Jumat (18/5/2018).
Ditambahkan , dalam hal itu ketika meninjau lokasi Geopark Kaldera Toba bersama Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) dan perwakilan Kementerian/Lembaga terkait ke Geosite Hutaginjang, Sumut. Safri lebih menjelaskan, Geopark Kaldera Toba sempat terkatung-katung statusnya untuk dinaikkan menjadi UNESCO Global Geopar karena sebelumnya tidak ada yang menggerakkan.
“ Kemenko Maritim inilah yang berperan sekarang untuk lebih mempercepat. Awalnya hal ini hampir ditinggalkan, sekarang Pemda sendiri telah sadar, aehingga mereka bergerak lebih cepat, dan kami yakin tahun depan sudah harus jadi. Jadi Juli mendatang, Geopark Kaldera Toba akan ditinjau dan dinilai kembali oleh Tim Asesor dari UNESCO,”ujarnya.
Ditambahkan Safri, Geoparks itu adalah bagian dari daerah yang dikembangkan dan oleh Pemda, dan Pemerintah Pusat hanya bersifat membantu, oleh karena itu, ia menepis pemahaman sebagian pihak yang mengatakan bahwa Geopark itu bisa berkembang apabila sepenuhnya mendapat bantuan pemerintah pusat.
“ Pemerintah Pusat ini sifatnya hanya melengkapi apa yang kurang dari daerah, jadi Geopark itu hanya berkembang apabila daerah yang bergerak lebih dulu. Makanya, tidak jadi-jadi Geopark ini karena hanya mengharap dari pusat, itu salah satu kelemahan,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Wagub Sumut Nur Hafizah Marpaung mengungkapkam" Apresiasinya kepada Kementerian dan Lembaga terkait, terutama kepada Kemenko Maritim yang dinilainya telah bersungguh-sungguh untuk membantu menaikan status Geopark Kaldera Toba. “Kami berterima kasih atas keseriusan pemerintah pusat, setelah sebelumnya kenaikan status ini sempat ditolak pada tahun 2015 lalu,” tutur Wagub. Diakui Nur Hafizah, pada saat ini upaya pemerintah melalui Kemenko Maritim sangat berbeda dengan yang terdahulu, oleh karena yang terdahulu terkesan hanya wacana dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. “Kami yakin sekarang adalah saatnya karena yang dahulu antara pemerintah pusat dan daerah tidak sinergi. Saat ini masyarakat juga bahu-membahu untuk merealisasikan ini, utamanya untuk terus menjaga kebersihan. Kami di pemda akan terus memantau dan mengarahkan kabupaten, tentunya dengan koordinasi dari pemerintah pusat,” jelas Nur.
Dilansir dari data Pemerintah Provinsi Sumut, Danau Toba adalah danau kaldera terbesar di dunia dan danau terluas di Indonesia (panjang 87 kilometer (km) dengan lebar 27 km). Kawasan dinding Kaldera Toba memiliki morfologi perbukitan bergelombang sampai terjal dan lembah-lembah membentuk morfologi dataran dengan batas caldera rim watershed DTA Danau Toba dengan luas daerah tangkapan air (catchment area) 3.658 km persegi dan luas permukaan danau 1.103 km persegi. Daerah tangkapan air ini berbentuk perbukitan (43 persen), pegunungan (30 persen) dengan puncak ketinggian 2.000 meter dpl (27 persen) sebagai tempat masyarakat beraktivitas. Mengingat bahwa yang bernilai warisan dunia, adalah peninggalan dari letusan super volcano Toba yang berdampak global berupa Danau Toba yang tiada lain adalah suatu kaldera kuarter terbesar di Toba yang tiada lain adalah suatu kaldera kuarter terbesar di dunia, maka diusulkan nama geopark tersebut pada 2013 dengan nama Geopark Kaldera Toba. Kawasan ini telah mencakup bagian dari wilayah administrasi dari tujuh kabupaten yang mempunyai pantai di Danau Toba yang dibatasi oleh kaldera rim, yaitu Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Simalungun,(B. Nababan )
